Bulan: November 2011

RAKOR BIN SDM POLRI T.A. 2011

Posted on

I. PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang

a. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri merupakan suatu kegiatan penting bagi organisasi Polri, untuk menata dan membentuk personel Polri agar mampu melaksanakan tugas dengan baik, serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian organisasi Polri, sehingga Polri mampu melaksanakan tugas secara professional dengan menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum, transparan danakuntabel;

b. Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan SDM Polri tersebut, tentunya harus dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan (Sustainable) sesuai dengan kebutuhan organisasi, menuju Postur Polri yang professional, bermoral dan modern melalui kegiatan penerimaan anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis;

c. Dalam rangka memantapkan Program Revitalisasi Polri di bidang Sumber Daya Manusia Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan Humanis dalam mewujudkan pelayanan prima, maka diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan SDM (Rakor Bin SDM) Polri T.A. 2011;

d. Guna menjamin kelancaran dalam pelaksanaan Rakor Bin SDM Polri T.A 2011 dan untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka perlu disusun buku panduan bagi panitia penyelenggara, peserta dan semua pihak yang berkepentingan, dalam kegiatan tersebut.

2. Dasar.

a. Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;

b. Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Markas Besar Kepolisan Negara Republik Indonesia (Mabes Polri);
c. Peraturan . . . . .

c. Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda);

d. Keputusan De SDM Kapolri Nomor : KEP/103/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Rencana Kerja Staf Deputi SumberDaya Manusia Polri T.A. 2011;

e. Keputusan As SDM Kapolri Nomor : KEP/2/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan Kinerja Staf Sumber Daya Manusia Polri T.A. 2011;

f. Surat Perintah As SDM Kapolri Nomor: Sprin/1151/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang penunjukan kepanitiaan Rakor Bin PNS Polri T.A. 2011;

g. Surat Perintah As SDM Kapolri Nomor: Sprin/1155/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Penyelenggaraan Sosialisasi Penghitungan Kebutuhan PNS berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi PNS di lingkungan Polri;

h. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2101/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Penyelenggaraan Rakor Bin SDM Polri T.A. 2011.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rakor Bin SDM Polri TA. 2011 dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan informasi sekaligus arahan kepada peserta Rakor Bin SDM Polri tentang tugas pokok dan fungsi SDM Polri serta hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas T.A. 2011.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Rakor Bin SDM Polri TA. 2011 adalah agar para peserta memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Kebijakan Pimpinan Polri di Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.

II. PELAKSANAAN.

4. Tema :

”Melalui Rakor Bin SDM Polri T.A. 2011, kita mantapkan Revitalisasi Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis guna mewujudkan pelayanan prima”

5. Waktu dan Tempat

a. Hari : Selasa dan Rabu
b. Tanggal : 8 dan 9 Nopember 2011
c. Pukul : 08.00 s/d selesai
d. Tempat : Pembukaan di Rupattama Mabes Polri, dilanjutkan
keRoyal Safari Garden Hotel Jl. Raya Puncak No.601 Cisarua Bogor

6. Susunan Acara Raker Bin SDM Polri

Kegiatan Rakorbin SDM Polri T.A. 2011 dapat diselenggarakan/ dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu/jadwal yang telah direncanakan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Hari Pertama, Selasa, tanggal 8 Nopember 2011
1) Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 pukul 08.00 s.d 15.30 WIB bertempat di Rupattama Mabes Polri;
2) Laporan Ketua Panitia jam 08.05 – 08.15 WIB;
3) Sambutan dan Pembekalan dari Kapolri (Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo) pada jam 08.15 sd 09.00 WIB;
4) Pembekalan dari Wakapolri (Komjen Pol. Drs. Nanan Sukarna) dengan materi “Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri” pada jam 09.20 sd 10.45 WIB;
5) Pembekalan dari Irwasum Polri disampaikan Wairwasum Polri (Irjen Pol. Drs. Hasyim Irianto, SH) dengan materi “Evaluasi Hasil Rekrutmen Polri T.A. 2011 dan hasil Wasrik Bidang Pembinaan pada Satker kewilayahan” pada jam 11.00 sd 12.00 WIB;
6) Pembekalan dari Asrena Kapolri yang disampaikan oleh Jaro Jemengar (Brigjen Pol.Drs. Mamadoa) dengan materi “Sistim Penganggaran yang mendukung pengembangan SDM Polri” pada jam 13.00 sd 14.00 WIB;
7) Pembekalan dari Kadivpropam Polri disampaikan oleh Karo Watprov Divpropam Polri (Brigjen Pol. Drs. Yotje Monde, M.Hum) dengan materi “Kode Etik dan Profesi Anggota Polri” pada jam 14.00 sd 15.00 WIB;

b. Hari Kedua, Rabu, tanggal 9 Nopember 2011
1) Pembekalan dari As SDM Kapolri (Irjen Pol. Drs. Prasetyo, SH., MM., M.Hum) pada jam 07.30 sd 09.00 WIB;
2) Pembekalan dari Karo Jianstra SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Haka Astana) padajam 10.30 sd 11.00 WIB;
3) Pembekalan dari Karo Binkar SSDM Polri (Kombes Pol. Drs. Deden Djuhara) pada jam 13.00 sd 14.00 WIB;
4) Pembekalan dari Karo Watpers SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Tri Handoyo) pada jam 14.00 sd 15.00 WIB;
5) Pembekalan dari Karo Psikologi SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Ridho Waseso) pada jam 15.30 sd 16.30 WIB;
6) Sosialisasi Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja oleh Karo Jianstra dan Tim pada jam 16.30 sd 17.30 WIB;
7) Diskusi kelompok pada jam 19.00 sd 21.00 WIB:
a) Kelompok I membahas : Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Mabes Polri;

b) Kelompok II membahas “Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polda;

c) Kelompok III membahas: Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polres;

d) Kelompok IV membahas “Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polsek dan Polsubsektor”;

8) Pembekalan dari Karo Dalpers SSDM Polri (Kombes Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan) pada jam 11.00 sd 12,00 WIB;

7. Hasil yang dicapai

Hal-hal yang esensial/pointers penting dalam pelaksanaan kegiatan Rakorbin SDM Polri T.A. 2011 yang menjadi bahan untuk dapat ditindaklanjuti oleh para peserta Rakorbin SDM Polri T.A. 2011, yang tertuang dalam materi para pemapar dan tanya jawab para peserta Rakor, adalah sebagai berikut :

a. Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh As SDM Kapolri, secara garis besar menyampaian tentang :
1) Maksud dan tujuan, waktu dan tempat diselenggarakannya Rakorbin SDM Polri T.A. 2011;
2) Peserta Rakorbin SDM Polri yang terdiri dari para Karo Sde SDM Polri, para Sesro Sde SDM Polri, para Kabag Sde SDM Polri, Kabid Litpers Puspaminal Polri, para pengembang fungsi personel Satker Mabes Polri, para Karopers, Kabag Binkar, Kabag Dalpers dan Kabag Psi Ropers Polda;
3) Tema : “Melalui Rakor Bin SDM Polri T.A. 2011, kita mantapkan Revitalisasi Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis guna mewujudkan pelayanan prima”
4) Materi yang disampaikan dalam Rakorbin SDM Polri sesuai jadwal akan diselenggarakan dengan akolasi waktu yang ditetapkan;
5) Kegiatan Raker akan dilanjutkan dengan sosialisasi penghitungan rencana kebutuhan PNS, terkait dengan adanya Moratorium PNS
6) Permohonan kepada Kapolri untuk membuka Rakorbin SDM Polri T.A. 2011.
b. Sambutan dan Pembekalan dari Kapolri (Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo) pada jam 08.20 sd 09.00 WIB;
1) Rakorbin merupakan momen strategis dan penting, sebagai wahana untuk mengkaji implementasi strategi dan kebijakan Polri di bidang SDM yang telah berjalan selama ini;
2) Menguatkan tekad dan komitmen dalam rangka mewujudkan personel SDM yang profesional, bermoral dan modern serta dipercaya masyarakat, sehingga mampu melaksanakan tugas secara obyektif, adil, bersih, transparan, akuntabel dan humanis
3) beberapa hal penting dan menjadi sorotan masyarakat

a) Rekruitmen, diusahakan tidak adanya komplain masyarakat tetang rekuitmen, sistem sudah baik, pilih orang-orang yang berkompeten dalam bidang SDM yang mampu menjalakan pembinaan personel secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis;
b) Pembinaan Karier, persiapkan personel yang akan menduduki jabatan strategis, dimulai sejak yang bersangkutan tamat pendidikan pertama, dari pengalaman dinas akan terlihat personel yang mampu dan dipersiapan untuk jabatan sampai dengan level pimpinan, tidak ada sesorang akan menduduki jabatan secara tiab-tiba harus dilihat riwayat jabatan dan kribrilitias yang bersangkutan;
c) Monatorium PNS, dicarikan solusi tentang monatorium PNS, dapat dicarikan tenaga honorer, perintah undang-undang untuk lebih memanfaatkan tenaga honorer sudah ada.
4) Beberapa materi penting yang perlu perhatian kita semua, permasalahan di bidang sdm dapat diselesaikan secara tuntas
a) RBP telah masuk semester II, sehingga perlu dilakukan analisa;
b) sistem menajamen kinerja untuk jabatan fungsional dan struktural menjadi acuan kinerja dalam dasar pemberian tunjangan kerja, baik untuk promosi jabatan maupun pendidikan;
c) Sosialisasikan perkap 16 tahun 2011 tentang penilaian kinerja, melalui SMK, tetapkan faktor ginerik dan spesifik sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dalam penilaian kinerja.
d) pokok wewenang yang merupakan kebijakan pimpinan polri melalui revisi Keputusan Kapolri Nomor 74 .
c. Pembekalan dari Wakapolri (Komjen Pol. Drs. Nanan Sukarna) dengan materi “Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri”;

1) Penanngung jawab terhadap Bin SDM adalah rekan-rekan semua yang hadir saat ini, teguran dari Kapolri tadi sudah jelas, waktu werving akpol, kenapa yang tidak lulus psikologi dan jasmani kok masih bisa masuk ? jangan karena ada perintah kapolda, tetapi harus profesional, dilakukan secara bersih, transparant, akuntabel dan humanis, melaksanakan bin sdm semuanya tergantung pada pimpinan dan sistem, kalau pimpinan dan sistemnya tidak ada integritas dan tidak benar, maka ya berarti sistemnya menjadi tidak jalan, harus ada komitmen yang dipedomani;
2) karo sdm yang menjalani semua sistem bin sdm di polda, sebelum membina ya as sdm harus melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada fungsi sdm, contoh menjelang seleksi Sespim, 6 bulan sebelumnya karo sdm lapor kapolda untuk persiapan anggota yang akan daftar, buat sprint, panggil anggota untuk dilakukan pembinaan;

3) Kerangka Revitalisasi, Grand Startegi akan tercapai tahun 2014 nanti, tetapi saya ingin seluruhnya dapat tercapai dari sekarang, pelayanan prima jangan nunggu nanti, harus sudah mulai dilakukan dari sekarang, Road Map Revitalisasi :Penguatan institusi, terobosan kreatifitas, dan peningkatan integritas, hal ini yang akan menghasilkan komitmen revitalisasi
4) creative breakthrough dalam bin sdm :
a) Pemisahan personel
• Bagi personel yang akan mengakhiri tugas (ketika memasuki usia 55 tahun) tidak secara otomatis melanjutkan pengabdiannya (sampai dengan usia 58 tahun) akan tetapi harus dilakukan uji kelayakan dengan pertimbangan untuk mejalani sisa masa dinasnya.
• H-2 tahun minimum sudah dipanggil semua level untuk diberikan arahan, ditanyakan home basenya nanti dimana, harapannya apa (dipanggil secara personel), apa yang bisa institusi bantu ? apabila memungkinkan dicarikan jabatan pada institusi lain di luar Polri, sebaiknya yang mau pensiun juga harusnya sudah punya mitra.
b) Perawatan Personel
• Dalam hal pemberian hal terhadap personel (kenaikan pangkat gaji berkala, jabatan, tandajasa, kesempatan pengembangan kemampuan, dll) dilaksanakan atas dasar penilaian yang obyektif dan diperlukan persiapan-persiapan tertentu (bukan otomatis).
• Rehabilitasi jangan lepas dari personel, tugasnya hanya memberikan surat setealh menjalani hukuman, seharusnya tidak selesai di situ saja, tetapi juga diberikan pembinaan dan dipantau sikapnya.
• Melakukan langkah kongkrit terhadap personel yang bermasalah (menghindari mutasi / promosi jabatan terhadap personel yang belum / sedang menjalani sanksi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan)
c) Pengadaan Personel
Rekruitmen :
• Mencari calon anggota Polri dari masyarakat dengan sistem talent scouting;
• Siapkan calon jauh hari sebelumnya (minimal 1 tahun sebelum jadwal pendaftaran), rekruitmen jangan tegantung pada jadwal tes;
• Menyelenggarakan pendaftaran anggota polri setiap hari sepanjang tahun, tugaskan kapolres dan kapolsek untuk mencari calon-calon;
• Para kasatker dan kasatwil bertanggung jawab dalam hal pencarian minat dan bakat dari anggota / masyarakat yang pantas dan layak untuk menjadi anggota polri;
d) Masalah reward dan punishmen :
Polri tidak pernah punya daftar reward yang jelas, coba diinventarisir, contoh untuk pemberian kenaikan gaji berkala, surat terima kasih harusnya juga merupakan reward, harus jelas menginventarisir reward. Personel yang akan mendapatkan reward jangan otomatis, tetapi dipanggil dan diberikan arahan.
e) Pengangkatan PHL :
Waktu diangkat sebagai PHL apakah dibuatkan perjanjian ? Kasatker harus bertanggung jawab dengan pengangkatan PHL, kalau memang yang bersangkutan dinilai tidak baik ya pecat saja, kalau masa tugasnya sudah selesai ya segera saja diberhentikan, atau kalau dinilai baik dipersiapkan untuk diangkat menjadi PNS.
d. Pembekalan dari Irwasum Polri (diwakili oleh Wairwasum Polri Irjen Pol. Drs. HasyimIrianto, SH) dengan materi “Evaluasi Hasil Rekrutmen Polri T.A. 2011 dan hasil Wasrik Bidang Pembinaan pada Satker kewilayahan”;
1) HTCK Itwasum polri dengan SSDM Polri mendasari kepada Perkap No 21 / 2010 untuk HTCK tersebut terdapat 2 hub kerja baik vertikal (quality assuransce dan konsultan) maupun horizontal (hubungan kerja antara bagian dan fungsi dalam rangka kelancaran kerja);
2) Hubungan dengan SSDM bisa memanfaatkan peran itwasum atau itwasda masing-masing dalam rangka menghilangkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja bisa terjadi, dalam hub vertikal dalam rangka :
a) wasrik umum
b) wasrik terprogram
c) Wasrik khusus
d) Verifikasi jabatan
e) Wasrik tujuan tertentu : yang menjadi atensi khusus
f) Dalam rangka reviu / penelaahn laporan keuangan
g) Tanggapan hasil temuan wasrik dalam rangka evaluasi APIP dan temuan BPK
h) Pre audit pengadaan
i) Pengawasan rekruitmen personel dan rekomendasi untuk binkar pati dan pamen
3) Hub horizontal :
a) giat koordinasi saran dan pendapat bid sdm
b) Konsultasi menyampaikan hasil temuan untuk segera ditanggapi untuk uji nilai
c) Pelibatan dalam rapat tertentu dalam rangka wasrik khusus
d) Pengurusan hak perswonel terkait dnegan bin sdm dan perawatan personel
e) Kordinasi kebijuakan dan diklat personel
4) Evaluasi hasil rekruitmen Polri :
a) Bidang Rekruitmen : Peserta tes tingkat daerah yang tidak memenuhi syarat di luluskan mengikuti test di tingkat pusat;
b) Bidang Pemeriksanaan Kesehatan :
1) Peserta meemnuhi syarat kesehatan tingkat panda, namun masih mengikuti tes kesehatan tingkat pusat;
2) Di itngkat pusat tidak dilaksanakan tes rekam jantung (alasan kurang anggaran)
3) Pemeriksaan fisik peserta perempuan sebagian besar dilakukan oleh petugas pria dan sebaliknya 9alasan kekurangan personel)
4) Hasil rekam medis dan niali kesehatan setelah di rekap, masih di bawa oleh tim kesehatan, tidak dimasukan ke dalam box, dikunci dan disimpan di ruangan provost
c) Bidang Kesehatan Jasmani ;
1) Peserta daerah tidak memenuhi syarat, namun tetap dikirim ke tingkat pusat;
2) Pemeriksanaan amtropometri (struktur ideal) terhadap peserta pria dilakukan oleh petugas wanita dan sebaliknya
d) Bidang pemeriksanaan psikologi ;
1) 12 peserta tidak memenuhi syarat psikologi;
2) Proses penalaran kuran gtransparan, tidak memaparkan hasil nilai peserta kepada eksternal dan internal;
3) Proses entry data nilai tidak didampingi pengaruh eksternal dan internal
e) Bidang Ujian Akademik ;
1) Hasil ujian materi bahasa inggris, 50% peserta kurang memuaskan;
2) Hasil tes potensi akademik, 90% peserta nilai diatas standar
f) Bidang Pemeriksaan Penampilan : terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat penamilan tetapi di ikutsertakan dalam tes tingkat pusat
5) Hasil Wasrik bidang SDM :
a) Terdapat tumpang tindih tupoksi biro / bag / subbag;
b) Terdapat tumpang tindih kegiatan bin PNS;
c) Terdapat duplikasi penganggaran kegiatan yang sama oleh Biro / Bag yang berbeda;
d) Adanya keterlambatan penunjukan personel dlm proses pengadaan barang & jasa sehingga terjadi keterlambatan pembayaran kegiatan yg telah dilaksanakan;
e) Dalam proses rekruitment terkesan adanya indikasi tidak transparan;
f) Dalam proses mutasi jabatan, sidang wanjak tidak dilaksanakan secara konsisten;
g) Adanya personel yang sakit menahun tidak dilakukan pemeriksanaan kesehatan untuk menentukan bisa / tidkanya personel tersebut diberdayakan;
h) Terdapat putusan PTDH yang tidak ditindak lanjuti;
i) Penempatan personel belum sesuai dengan kompetensi / Dikbangspes / pelatihannya.
6) REKOMENDASI :
a) diharapkan temuan wasrik terhadap1 aspek perencanaan dan organisasi di satker ssdm maupun kewilayahan sudah ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi temuan berulang pada saat wasrik tahap II aspek pelaksanaan dan wasdal;
b) diharapkan agar rekruitment personel polri dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memenuhi sop & aturan yang berlaku lainnya serta mengaktifkan peran pengawas internal maupun eksternal;
c) mutasi jabatan dan penempatan personel seyogyanya

e. Pembekalan dari Asrena Kapolri yang disampaikan oleh Karo Jemengar Srena Polri (Brigjen Pol. Drs. Mamadoa) dengan materi “Sistim Penganggaran yang mendukung pengembangan SDM Polri”;
1) Terkait dengan sistem penanggaran tidak dapat berdiri sendiri tetapi melaui kebijakan reformasi birokrasi Polri, pada tahun 2010 – 2014 disebutkan bahwa ada 8 ares perubahan yang menjadi arahan : perubahan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sdm aparatur, penagwasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.Terkait dengan perubahan manaejemn sdm, hasil yang diharapkan adalah terbangunya kualitas sdmaparatur berintegritas, profesional, modern dan sejahtera
2) Road map yang mendasari perubahan, ada 3 program revitalisasi polri :
a) penguatan institusi
b) terobosan kreatif
c) peningkatan integritas
3) Perbandingan kegatan dalam program SDMPolri T.A. 2011 dan T.A. 2012 (Belanja Barang) :

1) Alokasi anggaran mendukung pemberdayaan SDM Polri :
a) Program Diklat Aparatur Polri 629.143 M;
b) Program Pemberdayaan SDM 246,30 Mm terdiri dari Belanja Pegawai 179,087 M dan Belanja Barang 67,224 M;
c) Program Sarpras (Belanja Modal 24,919 M)
d) PNBP 1,927 M (Pusdik Lantas, S2 Dik Lantas dan Dik Auditor)

a. Pembekalan dari Kadivpropam Polri disampaikan oleh Karo Watprov Divpropam Polri (Brigjen Pol. Drs. Yotje Monde, M.Hum) dengan materi “Kode Etik dan Profesi Anggota Polri” pada jam 14.00 sd 15.00 WIB;
1) Materi akan dibagi 2 tentang Kode Etik Polri yang akan disampaikan secara garis besar dan masalah koordinasi antara Propam dengan SSDM sehubungan dengan adminsitrasi yang diperlukan, juga akan diberikan penjelasan tentang profil Propam Polri;
2) Esensi Peranan Propam :
Sebagai benteng terakhir bagi pencitraan Polri di masyarakat, agar Polri tidak dihujat oleh Masyarakat, melainkan dihormati dan dekat dengan masyarakat. Jika Polri banyak dihujat, maka itu berarti Propam gagal menjalankan tugasnya. Propam adalah mitra fungsi teknis Polri
3) Arah dan kebijakan strategi Div Propam Polri :
a) Kualitas dan kuantitas personel;
b) Bersikap jujur, adil dan profesional;
c) Prinsip adil sesuai tuntutan masyarakat;
d) Obyektif dan tidak kolutif;
e) Rekruitmen dan Diklat Khusus;
f) Peningkatan Integritas;
g) Kemampuan peroleh informasi.
4) Pada umumnya hal-hal yang diajukan masyarakat tentang :
a) Tidak puas terhadap kinerja Polri berkaitan dengan lambatnya penyelesaian perkara, adanya diskriminasi atau keberpihakan dalam proses penyidikan;
b) Arogansi petugas polri terhadap masyarakat antara lain perilaku yang tidak sopan, pengancaman, penganiayaan dan sebagainya;
c) Masalah pungli dalam penerimaan SEBA, AKPOL, pengurusan SIM, STNK dan BPKP serta dalam penanganan perkara lainnya;
d) Menelantarkan keluarga dan perselingkuhan;
e) Tidak puas atas putusan hukuman disiplin oleh Ankum yang dianggap terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan pelapor sebagai korban.
b. Pembekalan dari As SDM Kapolri (Irjen Pol. Drs. Prasetyo, SH., MM., M.Hum);
1) Arahan dari Kapolri kemarin cukup jelas, kita tinggal melaksanakan di lapangan dengan serius, apa yang menjadi obsesi dari SDM;
2) Assesesmen center hanya untuk mencocokan dalam memprediksi perilaku melalui penggunaan dengan berbagai metode yang dapat mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab di masa mendatang dengan menggunakan kriteria kesusksesan dalam jabatan tersebut / jabatan yang akan disandang oleh yang bersangkutan;

3) Revitalisasi Pembinaan SDM Polri :
a) Rekruitmen dan Seleksi Pendidikan Pengembangan dilaksanakan dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis”(Amanat RBP II thn.2011 s/d 2014);
b) Melaksanakan pendidikan Alih Golongan Perwira untuk penuhi kebutuhan inspektur;
c) “Melaksanakanpergeseran personel sampai ke tingkatPolsek dan menjadikan Polsek sebagaiSentra Pelayanan Kepolisian ”;
d) “Penuntasan Sistem Pembinaan SDM Polri terkait Tunjangan Kinerja (PERKAP Nmr : 6 thn 2011) pada SOTK baru (Sisbinpers)”;
e) “Menyegerakan pemberian SkepJabatan Fungsional tertentu di lingk Polri (penyidik, peneliti, analis, dll). (Skep Kapolri Nmr : 582/IX/2011)”;
f) Melakukan pembinaan karier personel Polri dengan menerapkan prinsip Merrit System dan Achievement sesuai dengan kompetensi melalui aplikasi sisbinkar Polri yang terintegrasi denganAssessment Center”.(Amanat RBP Gel II 2011 S/d 2014).
4) Program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II (2011 – 2014)
Ada 8 Program yang harus menjadi perhatian :
a) Penataan dan penguatan organisasi, dengan hasil yang diharapkan terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
b) Penataan tata laksana, dengan hasil yang diharapkan terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai Good Govermance;
c) Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan hasil yang diharapkan regulasi yang lebih mantap, tidak tumpang tindaih dan kondusif;
d) Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan harapan terwujudnya kemampuan lembaga dalam memebrikan pelayanan prima;
e) Penataan sistem manajemen SDM dan Aparatur, dengan hasil yang diharapkan terbangunnya kualitas sdm aparatur berintegritas, profesional , modern dan sejahtera;
f) Transformasi budaya/perubahan dengan hasil yang diharapkan adanya perubahan mind set dan culture set. serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi;
g) Penguatan Pengawasan, dengan hasil yang diharapkan meningkatnya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang bersih & bebas KKN;
h) Penguatan akuntabilitas kinerja, dengan hasil yang diharapkan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

c. Pembekalan dari Karo Jianstra SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Haka Astana) pada jam 10.30 sd 11.45 WIB;
1) Reformasi Birokrasi Polri untuk SDM menerima program yang ke 5 yaitu penataan sistem manajemen sdm aparatur. mulai dari penataan rekrutitmen pegawai sampai dengan pengakhiran tugas dinas.
2) Untuk RBP Gel I penilaian dari tim indenpendent adalah cukup baik, diharapkan untuk RBP Gelombang II dengan sample yang akan ditunjuk secara acak, dapat dilihat sejauhmana sudah dilaksanakan oleh Polri ini.
3) Amanat Teknis RBP yang harus ditindak lanjuti :
a) Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberhentian anggota (PP 1/2003), Tunduk pada peradilan umum (PP 3/2003),Peraturan disiplin (PP 2/2003) dan Hak-hak anggota polri (PP 42/2010)
b) Peraturan Presiden yang mengatur tentang ikatan dinas, Tunjangan jabatan fungsional dan Tunjangan dan hak-hak lainnya
c) Peraturan Kapolri yang mengatur tentang persyaratan lain menjadi anggota, Penerimaan anggota, Penerimaan anggota non karir, Sistem pendidikan polri, Masa dinas surut dan Pengangkatan anggota non karir
4) Sistem manajemen Kinerja, adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawai negeri pada polri (polri + pns) agar selaras dengan visi dan misi organisasi diharapkan tahun 2012 sudah dapat dilaksanakan
5) Tunjangan Kinerja Perkap Nomor 16/2011 terdiri dari 5 BAB dan 17 Pasal tentang Tata Cara pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri pada Polri.
Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan yang diberikan sebagai reward atas prestasi yang telah diraih oleh anggota atas pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diberikan kepada pegawai negeri polri yang bekerja secara penuh (kuantitas) dengan memenuhi jam kerja dan hari kerja di dalam melaksanakan tugas kepolisian yang dinilai berdasarkansistem manajemen kinerja (smk) / kualitasPrinsip pemberian tunjangan kinerja adalah : adil, layak, transparan dan akuntabel.
6) Pokok-Pokok pelimpahan wewenang dalam pembinaan SDM Polri yang dulu diatur dalam Kep Kapolri nomor 74 /XI / 2003, akan direvisi dalam PP baru terdiri dari 7 BAB dan 37 Pasal.
d. Pembekalan dari Karo Binkar SSDM Polri (Kombes Pol. Drs. Deden Djuhara);
1) Bagaimana kiat-kiat dalam menempatkan personel, jangan sampai ada loncatan-loncatan yang tidak sesuai dengan prosedur, menempatkan personel sesuai dengan kompetensinya;
2) Pada saat wanjak agar Karo SDM terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan Pejabat Utama dan Atasan dari calon yang akan dipromosikan, sehingga tidak terjadi diskusi yang alot;
3) Para Karo SDM Polda agar membuat terobosan kreatif / warna lain, seperti ada yang lulusan SIPSS dan sudah ikut Sespim serta Susjab Kapolres agar diberikan kesempatan, karena akan sangat membantu tugas-tugas Polri dilapangan;
4) Jabatan Kompol realnya 6.990, dan AKBP peluang jabatan masih cukup banyak 3.827, polda yang sudah kelebihan agar mengusulkan. Untuk jabatan AKBP eselon IIb1 ada 2.389, IIb2 ada 390, IIIb ada 690;lulusan lemhanas dan sespati yang masih duduki jabatan KBP ada 600 orang.

5) Penjelasan dari Kabag Kompeten (KBP Drs. Joko Prastowo) tentang Program kegiatan Bag Infopers :
a) LHKPN adalah laporan harta kekeyaan pejabat negara telah dilakukan revisi / perubahan dan Kep Kapolri, Pejabat yang berhubungan dengan pelayanan publik : Ka SPKT, Kapolsek, dengan adanya Perkap yang baru maka beban kita bertambah banyak, dan akan dinilai oleh UK4 (Pejabat Pebantu Presiden) apabila tidak melakukan kewajiban akan berpengaruh pada penilaian kinerja dan bisa dibawa dalam rapat Kabinet. Kita diikutkan pada PIAK (peniaian inisatif anti korupsi) hasilnya Polri masuk peringkatkedua setelah Kementrian Perindustrian dari 70 unit kerja yang meliputi 18 Kementiran, Lembaga dan Instansi, sedangkan di Polri diikuti oleh 6 unit kerja : propam, lantas, sdm, humas, bareskrim dan sarpras dalam rangka memperkecil, menghilangkan KKN;
b) Permasalahan Infopers :
• Jaringan Intranet, Sudah tergelar di satker-satker, terdapat beberapa polda yang sudah terpasang tetapi tidak difungsikan dengan optimal, Jaringan ini gunanya untuk mengirim data base personel dalam bentuk laporan kekuatan yang sudah dijadwalkan setiap 3 bulan sekali (triwulan I dilaporkan terakhir pada tanggal 31 Maret, Triwulan II pada 30 Juli, Triwulan III pada 30 September dan Triwulan IV pada 31 Desember),.
• Administrasi dokumen personel, beberapa Satker mengajukan perubahan nama dan NRP, namun kelengkapan administrasinya belum dilengkapi, contoh perubahan NRP tidak melampirkan Akta Kenal Lahir
• Skep pengangkatan ke II sudah diterbitkan, maka Skep yang I tolong ditarik.
• Blangko KTA belum dapat dipenuhi semuanya karena keterbatasan anggaran, untuk solusinya tolong pedomani Perkap 12, lakukan selektif yang tidak perlu untuk dilakukan penggantian, jangan diganti.
6) Penjelasan dari Kabag Kompeten (KBP Drs, Untung Leksono) tentang Assesment Center :
a) Dalam penyabaran RBP II tentang assessment center yang menjadi pilot project assesmen center di tingkat polda adalah Polda Riau, Kaltim dan Jatim, agar polda tersebut benar-benar mempersiapan dan akan dilakuakn pengecekan oleh penilai RBP II dalam hal ini kementian PAN.
b) Permasalahan di Polda : sangat terbatasnya Asesor, tidak adanya Asesor, belum adanya profil kompetensi / masih berbeda tiap polda, belum adanya kamus kompetensi, tidak ada tools dan tidak adanya outsourcing;
c) Cara mencari kompetensi jabatan :
• Lakukan job analisis jabatan akan dicari kompetensinya
• Pahami job desk yang mau dicari kompetensinya
• Isi kuestioner
7) Penjelasan dari Kabag Gassus (KBP Ida Oetari Poernamasasi, SAP) tentang Permasalahan pada penugassan khusus :

a) permasalahan BNN ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan posisi yang sudah terpisah dengan Polri, dahulu merupakan mutasi, sekarang diberlakukan sebagai anggota yang melakukan penugassan khusus tidak lagi mutasi;
b) Seleksi sudah mulai dideclare kan ke seluruh jajaran Polda, agar calon yang dikirim harus yang berminat dan jangan yang baru selesaikan melahirkan dan jangan yang sedang bermasalah;
c) Penugasan luar negeri, dalam waktu dekat kami akan mengirimkan calon staf pribadi untuk dubes belanda, hanoi, italia, columbia, amerika, silahkan anggotanya yang mempunyai kemampuan berbahasa inggris disiapkan untuk mengikuti seleksi;
d) Inpres tentang Pengarus Utamaan Gender bukan hanya mengatur tentang perempuan saja tetapi karena kebutuhan laki-laki dan perempuan yang dibutuhkan dalam organisasi.
e. Pembekalan dari Karo Watpers SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Tri Handoyo;
1) Permasalahan yang ada pada personel :
a) Masih tingginya angka pelanggaran yang dilakukan personel baik Disiplin, Kode Etik, Profesi Kepolisian dan pelanggaran pidana,
b) Masih kurangnya pembinaan mental dan moral, kurangnya keperdulian pimpinan terhadap kegiatan pembinaan mental dan moral, kurangnya personel yang mengawaki dalam bidang pembinaan mental dan moral;
c) Meningkatnya permasalahan rumah tangga (banyak kasus cerai).
2) Upaya Jangka Pendek yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi kasus Nikah, Kawin dan Cerai (NKC) :
 Meningkatkan dan memberdayakan rohaniwan dalam binrohtal secara rutin dan terjadwal.
 Meningkatkan binrohtal fungsi pimpinan.
 Perlunya pimpinan memberikan keteladanan baik di lingkungan kedinasan maupun kekeluargaan.
 Pertimbangan jabatan terhadap personel yang bermasalah.
 Bagi pengemban fungsi personel perlu peningkatan moral dalam keberagamaan.
 Analisa dan evaluasi peningkatan moral personel
3) Upaya Jangka panjang yang harus dilakukan :
 Perlunya materi pengetahuan agama dalam kurikulum pendidikan, sehingga mereka saat keluar mempunyai moral dan etika yang baik;
 Perlu adanya personel pengemban fungsi bintal di tingkat polres.
 Perlunya struktur pengemban fungsi bintal yang memadai di kewilayahan.

4) Bagian Pembinaan Jasmani (Binjas) Pembinaan Jasmani dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesamaptaan anggota / PNS Polri, melaksanakan tes kesemaptaan jasmani dalam rangka tes seleksi pendidikan pembentukan dan pengembangan, dan menyusun hanjar yang berhubungan dengan pembinaan jasmani;
Hal-hal yang menjadi atensi dalam pelaksanaan seleksi jasmani di tingkat polda adalah (dilakukan setelah calon peserta melakukan tes kesehatan):
• Agar polda mempedomani ketentuan yang ada, untuk tidak meluluskan calon yang tidak memenuhi syarat kesamaptaan jasmani;
• Polda lebih selektif dalam pelaksanaan uji kesamaptaan;
• khususnya renang & pull up.
5) Bagian Pelayanan Hak Anggota, bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi bagi penuhan hak anggota / PNS Polri, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
Temuan –temuan dalam bidang peyanan Hak :
a) Usulan Cuti
• Usulan ijin / cuti / ibadah ke luar negeri masih banyak yang mengirimkan hanya berselang 2 hari dari keberangkatan.
• Terdapat ijin ibadah/ ijin ke luar negeri pati dijukan ke as sdm, yang seharusnya ke kapolri
b) Tanda Kehormatan Polri
• Pengusulan tanhor dari polda tidak dilengkapi oleh litsus (skhp).
• Usulan tanhor bintang &satya lencana tidak dilengkapi dengan berkas admin.
c) Santunan gugur tewas dan cacat
• Pengajuan usulan kep gurwas/cacat dari polda tidakdidahului sidang tingkat polda.
o Polda belum kirimkan berkas kecacatan dalam usulan keputusan cacat.
• Polda2 belum mengirimkan data tentang santunan2 yang telah diterima oleh anggota/ahli waris.
6) Pemberian reward bagi anggota Polri, sesuai arahan Wakapolri kepada As SDM Kapolri pada tanggal 3 Oktober 2011 diharapkan para Karo SDM agar setiap bulan mengiirmkan laporan hasil reward dan punishment yang telah diberikan kepada anggota Polri untuk ditembuskan kepada Kadivhumas Polri.
f. Pembekalan dari Karo Psikologi SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Ridho Waseso) pada jam 15.30 sd 16.30 WIB;
1) Saat ini banyak hujatan terhadap kinerja polri, penilaian negatif kepada polri diberikan oleh masyarakat, diharapkan untuk meminimalisir hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap sikap dan prilaku anggota polri untuk mencari yang terbaik. Banyaknya anggota polri tentu banyak perbedaan pula dalam sikap dan prilakunya baik yang bertugas di maebs polri maupun yang di polda-polda;
2) Terobosan kreatif yang dilakukan dalam mendukung pelayanan bimbingan konseling adalah :
• mengadakan pelatihan bimbingan konseling bagi personil polri yang berkualifikasi sarjana psikologi/psikolog;
• diharapkan para Karo SDM dapat menginventari sasi personil polri yang berkualifikasi sarjana psikologi/psikolog yang ditugaskan di luar fungsi psikologi; dan
• membuat telaahan staf validasi organisasi tingkat polda untuk mewadahi sarjana psikologi/psikolog di tingkat polres.
3) Pemetaan Psikologi (mapping) dilakukan dalam rangka :
• Memetakan SDM Polri yang kompeten sesuai dengan bidangnya;
• Dilaksanakan dalam rangka pengembangan karier personel;
• Psikologi Polda harus terus memperbaharui data personel, bekerja sama dengan Satker dan Satfung terkait.
a. Koreksi data hasil tes psikologi selalu menggunakan scanner :
• Berdasar prinsip BETAH, pengolahan data hasil tes Psikologi menggunakanScanner;
• Ada beberapa Polda yang belum memilikiscanner atau scanner-nya dalam kondisi rusak;
• Agar Karo SDM Polda mendukung pengadaan;
• Para Kabag Psikologi/operator Psikologi sebelummelaksanakan proses koreksi agar melakukan simulasi awal.
4) Pembekalan konseling psikologi sebagai bantuan tugas operasional di daerah konflik, diberikan kepada personel Polri yang akan melaksanakan tugas dan keluarga yang ditinggalkan, kegiatan ini dimasukkan dalam rencana kegiatan tahunan dari bag psikologi;
5) Pemberian konseling terhadap personel Polri yang menjadi korban pasca bencana (trauma healing) :
• Psikolog Polda partisipasi langsung dalam proses pemulihan trauma pasca bencana terhadap personel Polri dan keluarganya;
• Lakukan kerjasama dengan LSM, HIMPSI wilayah atau lembaga yang bergerak dalam proses trauma healing.
6) Forensik Psikolog Polri, dalam waktu dekat akan ada seminar di akpol tentang forensik, dan ke depan dalam menghadapi tantangan psikologi forensik perlu ditingkatkan melalui seminar dan workshop dengan peserta para psikolog polri dan polda;
g. Sosialisasi Perkap Nomor 16 tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Penilaian Kinerjabagi pegawai negeri pada Polri dengan sistem manajemen kinerja oleh Kabag Jiansis Rojianstra SSDM Polri (KBP Drs. Asep Suhendar):
1) Tim penyusun dipimpin oleh Karo Jianstra SSDM Polri akan melaksanakan Sosialisasi yaitu Penyampaian informasi berupa kebijakan pimpinan dan penjabaran Reformasi Birokrasi Polri yang harus dilaksanakan oleh Polri dari tingkat Mabes, Polda, Polres maupun Polsek;
2) Filosofinya adalah :
• Capasity building dan bahan masukan guna pengambilan keputusan pembinaan SDM :
 Meningkatkan kompetensi pada jabatannya;
 Identifikasi dan penetapan kebutuhan pelatihan dan pengembangan;
 Evaluasi kesiapan personel dalam penempatan jabatan.
• Penghargaan atas kontribusi personel kepada organisasi;
• Merubah mind set dan culture set;
• Mengembangkan SDM Polri melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas pokok fungsinya.
3) Konsep Dasar Penilaian Kinerja dengan SMK adalah berbasis nilai dasar, menjamin obyektifitas, berkaitan dengan tupoksi jabatannya, mengoptimalkan kompetensi dan prestasi SDM, tidak mengkaitkan langsung hasil penilaian dengan kenaikan gaji personel;
4) Sistem Manajemen Kinerja (smk) adalah:sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawai negeri pada polri (polri + pns) agar selaras dengan visi dan misi organisasi;
5) Pegawai Polri yang bertugas di luar organisasi polri pembinaan kariernya tetap diproses oleh polri, penilaian diberikan oleh rekan dan atasan dimana satker tempatnya bertugas;
6) Evaluasi Kinerja : merupakan aktivitas penilaian kinerja yang bertujuan untuk mengkaji dan mengukur capaian kinerja pegawai pada periode berjalan (per semester)
h. Diskusi kelompok pada jam 19.00 sd 21.00 WIB:
1) Kelompok I membahas :
Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Mabes Polri, kelompok diskusi diberikan arahan dalam rangka latihan pengisian formulir penilaian SMK bagi anggota Polri di lingkungan Mabes Polri;
2) Kelompok II membahas :
Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polda, kelompok diskusi diberikan arahan dalam rangka latihan pengisian formulir penilaian SMK bagi anggota Polri di lingkungan Kewilayahan / Polda;
3) Kelompok III membahas:
Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polres, kelompok diskusi diberikan arahan dalam rangka latihan pengisian formulir penilaian SMK bagi anggota Polri di lingkungan Polres;
4) Kelompok IV membahas :
Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polsek dan Polsubsektor, kelompok diskusi diberikan arahan dalam rangka latihan pengisian formulir penilaian SMK bagi anggota Polri di lingkungan Polsek dan Polsubsentor;

i. Pembekalan dari Karo Dalpers SSDM Polri (Kombes Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan);
1) Analisa dan evaluasi di bidang ;
a) Pendidikan Pengembangan Umum :
• Masih terdapat calon peserta didik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat(kesehatan, rikmin) pada saat supervisi tingkat Pusat;
• Seleksi sespimti & lemhannas TA. 2011 dilaksanakan terpisah;
• Peserta yang akan mengikuti dik masih memiliki permasalahan yang dilakukan di satuan asal (disiplin).

• Data perkiraan animo tidak valid sehingga rencana penyelenggaraan lekdik tidak tepat
• Tidak dibentuknya pelayanan keluhan dalam kepanitiaan sehingga para peserta tidak memiliki fasilitas untuk menyampaikan keluhan.

• Uji kemampuan komputer tidak memiliki dampak apapun bagi pelaksanaan seleksi karena tidak memiliki bobot uji seleksi sehingga hanya membuang waktudan anggaran.
b) Penyediaan
• Kampanye hanya dilaksanakan saat akan penerimaan/ pendaftaran
• Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi tingkat panpus merupakan salah satu bentuk kegagalan seleksi tingkat panda.
• Masih terdapat calon peserta didik yang dinyatakan tidak meemnuhi syarat khususnya kesehatan pada saat supervisi tk. Pusat (panpus)
• Kekurangan pemenuhan kuota dik merugikan intake anggota polri & anggaran
• Pelibatan pabanrim (polres) dalam giat kampanye tidak maksimal
• Data potensi calon anggota polri berkualitas tidak tertata dengan baik
• Pelibatan sumber daya instansi lain tidak maksimal
c) Seleksi pendidikan umum :
• Pelaksanaan seleksi relatif kurang memenuhi prinsip transparansi.
• Seleksi lemhannas & sespimti berbeda waktu akibatkan pemborosan anggaran & waktu yang terbuang bagi peserta seleksi
• Persyaratan lemhannas & sespimti relatif sama.
• Pengumuman kelulusan bagi peserta yang tidak memenuhi syarat diumumkan secara terbuka namun pada umumnya tidak memberikan penjelasan secara terbuka, tertulis dan rinci kepada setiap peserta tentang sebab-sebab peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
• Ketua panda tidak membuat surat keputusan norma kelulusan sebelum dilaksanakan rapat penentuan & penunjukan peserta didik
• Dibentuknya pelayanan keluhan dalam kepanitiaan sehingga para peserta memiliki fasilitas untuk menyampaikan keluhan
• Peserta pada umumnya tidak memahami mekanisme seleksi dan pedoman penentuan kelulusan dan penunjukan peserta didik sehingga peserta tidak memiliki pengetahuan untuk mengawasi panitia dan prosedur baku penentuan kelulusan seleksi.
• Fungsi pengawasan hanya dilakukan oleh pengemban fungsi pengawasan internal polri sehingga hasil pengawasan tidak terbuka.
d) Seleksi pendidikan pengembangan spesialis :
• Untuk memenuhi jumlah kuota yang telah disediakan diharapkan polda/satker mabes polri dapat memilih peserta yang baik sehingga :
 Dapat memenuhi alokasi kuota dik yg telah ditetapkan;
 Tidak ada lagi yg tidak lulus dik dari segi mental kepribadian;
 Tidak sakit pada saat pendidikan berlangsung.
• Lakukan koordinasi yang baik antara polda/satker dengan baglekdik rodalpers ssdm polri tentang jadwal kegiatan dikbangspes sehingga tdk terjadi lagi :
 peserta yg terlambat hadir sehingga dikembalikan;
 peserta yg dinyatakan tms dari segi umur.
 Ro sdm polda melakukan langkah koordinasi dengan kasatker terkait sehingga dapat menyiapkan personelnya utk dipersiapkan sbg peserta dikbangspes sesuai jadwal dan gelombang yg telah ditetapkan sehingga tidak ada lagi dikbangspes yang tanpa peminat;
 Melakukan langkah analisa dan evaluasi dikbangspes apa saja yg tidak ada peminat dan dikbangspes apa yang paling banyak peminatnya, sehingga alokasi kuota peserta dan anggaran dapat terpenuhi;
• Melakukan analisa dan evaluasi sesuai kebutuhan organisasi polri baik pada kesatuan tk. Polda maupun mabes polri, antara lain :
 Dikbangspes apa saja yang perlu penambahan kuota;
 Dikbangspes apa saja yang perlu pengurangan kuota;
 Jenis dikbangspes apa yg perlu ditambah;
 Dikbangspes apa yang perlu dihilangkan/ditiadakan/ dijadwalkan secara periodik (per 2 th atau lebih).
2) Penundaan sementara penerimaan CPNS / Moratorium (penangguhan sementara untuk meghindari terjadinya krisis)
a) Masih banyak tenaga PHL yang tercecer dan setelah didata kembali ada 6.432 orang dan Polri menduduki posisi ke tiga setelah Deppag dan Dephan;
b) Jumlah PNS lebih dari 26.000 dari keseluruhan anggota polri dan masa berlakunya motaroium dalam rangka penataan kembali anggota CPNS dan keterbatasan anggaran, maka dilakukan penundaan sementara;
c) Pengecualian dalam rekruitmen apabila masih diberikan kesempatan kepada organisasi kebutuhan yang memang diperlukan, jabatan yang bersifat khusus dan kebutuhan mendesak, memiliki ikatan masa dinas;
d) penghitungan kebutuhan PNS pada pemerintah pusat, lankah-langkah Menpan dan Reformasi Birokrasi Polri dengan meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS di lingkungan masing-masing yang diatur dalam peraturan Menpan dan RB No. 75;
e) Penempatan pertama CPNS Polri tidak ditempatkan sesuai dengan Keputusan Kapolri (formasi yang telah ditentukan Menpan dan RB), contoh pada saat lemdikpol menghadapkan CPNS ke Pusdik Reskrim yang seharusnya ditempatkan di Pusdik Pol Air dan Sespimma;

f) Adanya kesenjangan antara pendidikan dengan syarat kompetensi jabatan yang didudukinya (mis match); Terjadinya pengangguran terselubung (under employment) dan Distribution : Tidak profesional

j. Pembulatan Hasil Rakor Bin SDM dan Sosialisasi.
1) Meningkatnya komitmen para pengemban fungsi SDM melalui perubahan mindset dan culturset untuk merevitalisasi pembinaan SDM Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis di tingkat Mabes Polri maupun dikewilayahan.
2) Tercapainya pola penataan sistem manajemen SDM Polri yang menyeluruh dan terpadu pada semua level pembinaan SDM.
3) Teratasinya segala permasalahan yang dihadapi oleh para pengemban fungsi SDM dalam rangka mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan penataan sistem manajemen SDM Polri dari aspek penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran Dinas.
4) Dipahaminya tata cara penyusunan dan penentuan penetapan kinerja spesifik untuk penilaian kinerja pada jabatan struktural pada satuan kerja Mabes, Polda, Polres dan Polsek dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja oleh para pengemban fungsi SDM.
5) Dari keseluruhan kegiatan Rakor Bin SDM TA 2011 dilakukan Pembacaan Komitmen Moral dilanjutkan pendandatangan oleh para Karo SDM Polda, Para Karo dilingkungan SSDM Polri yang berisi :
a) Melaksanakan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (betah) dalam bidang pembinaan SDM (penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran) Polri
b) Melaksanakan semua ketentuan dan aturan yang berlaku serta menolak segala bentuk KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan sumber daya manusia
c) Siap menerima sanksi dalam bentuk apapun apabila melanggar ketentuan, aturan, prinsip betah dan melakukan KKN
k. Pembulatan Hasil Rakor Bin SDM dan Sosialisasi.
Pokok-pokok bahasan yang terkait dalam Penataan Manajemen SDM Polri, antara lain:
1) Mengakselerasi perubahan Mindset dan Cultur Set SDM Polri menuju Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis melalui terobosan kreatif guna memantapkan komitmen anggota polri dan penyiapan regenerasi pimpinan Polri yang terencana dengan baik serta terintegrasi secara sistematis ke dalam Sistem Penataan Manajemen SDM Polri.
2) Evaluasi terhadap hasil Rekruitmen T.A. 2011 serta hasil wasrik bidang pembinaan guna menjamin kualitas (Quality Assurance).
3) Internalisasi nilai-nilai etika dan moral guna memantapkan etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan serta etika kemasyarakatan anggota dalam pelaksanaan tugas pokok polri.

4) Peningkatan pembinaan rohani dan mental, pembinaan jasmani serta pemberian pelayanan hak-hak anggota polri secara menyeluruh dan terpadu.
5) Pemberian reward kepada anggota polri dan pns yang berprestasi atau yang memiliki kinerja baik dalam rangka pencitraan positif institusi polri.
6) Sosialisasi Keputusan Kapolri Nomor : Kep/335/x/2011 sebagai tindak lanjut Inpres No 9 Tahun 2011 tentang pejabat Polri yang kedudukannya sebagai kasatker, bensatker, penyidik dan pejabat tertentu yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada komisi pemberantasan korupsi.
7) Tatacara penilaian kinerja dengan sistem penilaian kinerja serta perumusan dan penyusunan kesepakatan kinerja spesifik pegawai negeri pada polri untuk dijabarkan pada tingkat satuan kerja mabes polri maupun kewilayahan.
8) Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 melalui seleksi penerimaan anggota polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis.
9) Peningkatan pelayanan melalui pemberian konseling psikologi dalam membantu tugas operasional di daerah konflik.
10) Penempatan anggota dan pns polri melalui penilaian kompetensi sebagai upaya terobosan reformatif atas sistem birokrasi polri dalam mewujudkan profil postur sdm yang profesional, bermoral dan modern
11) Penyusunan dan penilaian kompetensi kerja Pegawai Negeri Sipil Polri untuk dapat diberdayakan menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya.
12) Kebijakan Moratorium pegawai negeri sipil serta pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam penyusunan formasi PNS;
13) Langkah-langkah yang harus segera diambil untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan rakor bin SDM sebagai berikut :
a) Inventarisir seluruh permasalahan yang dihadapi organisasi maupun personel dan segera mengambil langkah antisipasi atas dampak setiap kebijakan serta upaya penyelesaiannya.
b) Segera sosialisasikan kembali di polda masing-masing materi-materi yang diperoleh pada rakor ini, agar di peroleh kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan dalam pelaksanaannya.
c) Agar mengefektifkan program-proram yang mengakselarasi pencapaian perubahan mindset dan culture set kehidupan polri.
d) Agar disosialisasikan Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2011 tentang penilaian kinerja bagi pegawai negeri pada polri dengan sistem manajemen kinerja.
e) Dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota polri, agar memperhatikan mekanisme seleksi yang benar sesuai prinsip-prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah)
f) Agar meningkatkan pembinaan dan pemeliharaan kesamaptaan jasmani anggota polri dalam rangka mewujudkan postur fisik yang ideal dan stamina yang prima guna kesiapan dalam menjalankan tugas pokok polri

III. KESIMPULAN DAN SARAN.
7. Kesimpulan.
a. Secara umum penyelenggaraan kegiatan Rapat Kerja Pembinaan SDM Polri dapat terlaksana dengan baik, tertib, dan lancar sesuai dengan alokasi jadwal/waktu yang telah direncanakan. Seluruh komponen panitia penyelenggara telah berfungsi sesuai perannya masing-masing serta terjalin hubungan koordinasi dan kerja sama yang saling mendukung antara penanggung jawab, panitia dan peserta.
b. Para Karopers dan para pejabat pengemban fungsi SDM harus dapat mencari terobosan kreatif (creative breaktrough) dan peningkatan integritas dalam hal pelayanan kepada anggota, sehingga revilaisasi menuju pelayanan prima dapat terlaksana.
c. Meningkatnya komitmen para pengemban fungsi SDM melalui perubahan mindset dan culturset untuk merevitalisasi pembinaan SDM Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis di tingkat Mabes Polri maupun dikewilayahan
d. Perkap 16 tahun 2011 harus segera dilaksanakan di seluruh jajaran karena merupakan reformasi birokrasi Polri tahap II yang akan berimplikasi kepada tunjangan remunerasi yang akan diterimakan
e. Dipahaminya tata cara penyusunan dan penentuan penetapan kinerja spesifik untuk penilaian kinerja pada jabatan struktural pada satuan kerja Mabes, Polda, Polres dan Polsek dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja dan dapat langsung diterapkan di polda
f. Teratasinya segala permasalahan yang dihadapi oleh para pengemban fungsi SDM dalam rangka mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan penataan sistem manajemen SDM Polri dari aspek penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran Dinas serta penguatan koordinasi timbal balik bagi pembinaan fungsi SDM dan pengemban fungsi SDM di satker dan Polda sehingga menjadikan wadah dalam pemecahan masalah di bidang pembinaan SDM

8. Saran
Diharapkan para Pembina Fungsi, pengemban fungsi SDM terkait dan para Karo SDM Polda dapat menindak lanjuti hasil Rapat Kerja Pembinaan SDM ini ke dalam pelaksanaan tugas pada Satkernya masing-masing.

IV. PENUTUP.
Demikian LaporanNotulen hasil pelaksanaan Rapat Kerja Pembinaan SDM Polri ini dibuat dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan dalam menentukan langkah kebijakan lebih lanjut.

KAPOLRI TIMUR PRADOPO

Posted on

Central park

Posted on

image

image

image

image

Air mancur menari seiring dgn alunan music.

Saksikan hiburan ini di mall central park jakarta barat.