POLRI

PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Posted on Updated on

pejabat-baru-kapolri-komjen-pol-sutarman-mengucapkan-sumpah-jabatan-_131025181537-184

PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

TUJUAN NASIONAL

MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIADANSELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKANKESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

RUMUSAN TUJUAN NEGARA INI DIPAHAMI DAN SEHARUSNYA MENJADI LANDASAN PROGRAM KERJA SELURUH KOMPONEN BANGSA DENGAN MENGARAHKAN SEGALA DAYA UPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA TERSEBUT SESUAI DENGAN PERAN, TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING, TERMASUK POLRI. UPAYA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL TERSEBUT DILAKUKAN MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DITUANGKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025 YANG DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP DAN DIJABARKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN). SALAH SATU SASARANNYA ADALAH MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR NEGARA (TERMASUK POLRI) UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DAN BERTANGGUNG JAWAB, SERTA PROFESIONAL YANG MAMPU MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL.
POLRI SEBAGAI SUB SISTEM PEMERINTAHAN, DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOKNYA HARUS MAMPU MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIRUMUSKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025.

POLRI TELAH MENYUSUN RUMUSAN STRATEGI JANGKA PANJANG SEBAGAI PEDOMAN ARAH KEBIJAKAN POLRI DENGAN MENETAPKAN GRAND STRATEGI POLRI TAHUN 2005-2025, YANG MENCAKUP 3 TAHAPAN YAITU, TAHAP I TAHUN 2005-2009 MEMBANGUN KEPERCAYAAN (TRUST BUILDING), TAHAP II TAHUN 2010-2014 MEMBANGUN KEMITRAAN (PARTNERSHIP BUILDING) DAN TAHAP III TAHUN 2015-2025 MENUJU ORGANISASI UNGGULAN (STRIVE FOR EXCELLENCE).

PADA ERA PASCA REFORMASI SAAT INI, TUNTUTAN MASYARAKAT AKAN RASA AMAN, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA KESEJAHTERAAN HARUS DIWUJUDKAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA, DIMANA APABILA TUNTUTAN MASYARAKAT TERSEBUT TIDAK TERPENUHI, MAKA AKAN TIMBUL RASA KETIDAKPUASAN YANG BERPOTENSI MENGGANGGU SENDI-SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.HAL INI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERSAMA DENGAN KOMPONEN BANGSA LAINNYA SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, YANG MENYATAKAN BAHWA TUGAS POKOK POLRI ADALAH, MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN MASYARAKAT. PEMBANGUNAN POLRI SAAT INI TELAH SAMPAI PADATAHAP II GRAND STRATEGI POLRI YANG AKAN BERAKHIR PADA TAHUN 2014, DENGAN SASARAN MEMBANGUN SINERGI DENGAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT (PARTNERSHIP BUILDING). HAL TERSEBUT TELAH DIJABARKAN DALAM PROGRAM DAN ANGGARAN POLRI YANG SELARAS DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABINET INDONESIA BERSATU II DIBIDANG KEAMANAN.
PENCAPAIAN KEBERHASILAN RENSTRA POLRI TAHUN 2005-2009 YANG DILANJUTKAN DENGAN RENSTRA POLRI 2010-2014 MERUPAKAN HASIL KERJA KERAS SELURUH PERSONEL DENGAN DUKUNGAN YANG KUAT DARI PEMERINTAH, DPR, MASYARAKAT, SERTA STAKE HOLDERS LAINNYA.KEBERHASILAN TERSEBUT MASIH DIRASAKAN ADA KEKURANGAN SEHINGGA BELUM SEPENUHNYA MEMBERIKAN KEPUASAN KEPADA MASYARAKAT ATAS PELAKSANAAN TUGAS POLRI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, MENGAYOMI, MELINDUNGI DAN MELAYANI MASYARAKAT. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN KESINAMBUNGAN KEBIJAKAN, STRATEGI, IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN PADA PELAKSANAAN RESTRA POLRI 2010-2014.

SAAT INI KITA  DIHADAPKAN PADA BERBAGAI TANTANGAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL, REGIONAL MAUPUN NASIONAL.PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS TERSEBUT TELAH MENJADI FENOMENA YANG TIDAK MUNGKIN DIHINDARI KARENA PADA ERA GLOBALISASI SAAT INI, DUNIA TELAH BERKEMBANG SEOLAH TANPA BATAS. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSPORTASI YANG SANGAT PESAT DAN ISU GLOBAL LAINNYA, SEPERTI DEMOKRATISASI, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM, LINGKUNGAN HIDUP, PEMANASAN GLOBAL, KRISIS ENERGI, KRISIS KEUANGAN GLOBALMENGAKIBATKAN MOBILITAS ARUS INFORMASI, BARANG, JASA DAN MANUSIA DARI SUATU NEGARA KE NEGARA LAIN SANGAT CEPAT. KONDISI INI BERDAMPAK PADA PERKEMBANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA SEPERTI KORUPSI, TERORISME, PENCUCIAN UANG, CYBER CRIME, PENYELUNDUPAN MANUSIA, NARKOTIKA, PENYELUNDUPAN SENJATA DAN PENYELUNDUPAN BARANG, MEMERLUKAN PERHATIAN KITA UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN SECARA SERIUS DAN KOMPREHENSIP DENGAN BEKERJA SAMA ANTAR KEPOLISIAN NEGARA-NEGARA LAIN. DALAM HAL PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGI NASIONAL, FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN IPOLEKSOSBUD DAN KEAMANAN PERLU MENJADI PERHATIAN KARENA BERPOTENSI DAPAT BERKEMBANG MENJADI GANGGUAN KAMTIBMAS, TERUTAMABERKAITAN DENGAN KONFLIK SOSIAL, SEPARATISME, KEJAHATAN JALANAN, DAN GANGGUANAGENDA KEGIATAN PENTING YANG BERSKALA NASIONAL ANTARA LAIN PELAKSANAAN PEMILUKADA DAN PEMILU 2014 SELAIN DIHADAPKAN DENGAN BERBAGAI TANTANGAN GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL TERSEBUT, KITA PAHAMIBERSAMA BAHWA POLRI JUGA DIHADAPKAN PADA BANYAKNYA TUNTUTAN DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN KINERJA POLRI YANG SAMPAI SAAT INI BELUM SELURUHNYA DAPAT KITA PENUHI.KITA MASIH SERING MENDENGAR BAHWA MASYARAKAT MENUNTUT DAN MENGHARAPKAN AGAR POLRI MAMPU MEWUJUDKAN:

1. POSTUR YANG PROFESIONAL, BERSIH, MANDIRI DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);

2. KEBERADAANNYA DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN RASA AMAN DAN TENTERAM;

3. POLRI MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, TIDAK MEMPERSULIT, CEPAT DAN TUNTAS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH;

4. PENAMPILAN YANG SIMPATIK, HUMANIS TAPI TEGAS, BERMORAL DAN MODERN;

5. POLRI YANG LEBIH TERBUKA (TRANSPARAN) DAN TANGGUNG JAWAB (AKUNTABEL) DALAM SETIAP TINDAKAN;

6. FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN YANG PROFESIONAL DAN MAMPU MEMBERIKANEARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING (PERINGATAN DINI) DALAM RANGKAMENGANTISIPASIDAN MENCEGAH TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS;

7. PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS, JUJUR, BENAR DAN ADIL (TIDAK DISKRIMINATIF DAN MEMENUHI RASA KEADILAN), TERUTAMA TERHADAP KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT YANG DIDUKUNG DENGAN TERJAMINNYA TRANSPARANSI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA

ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI DALAM PIDATO KENEGARAAN PADA HUT RI KE 68 YANG PADA INTINYA MENYAMPAIKAN 4 HAL PENTING :

PERTAMA, JUNJUNG TINGGI KODE ETIK POLRI DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS, BAIK ITU ETIKA KEPRIBADIAN, ETIKA KELEMBAGAAN, ETIKA KENEGARAAN, MAUPUN ETIKA HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT, YANG DILANDASI NILAI- NILAI PANCASILA, TRIBRATA, DAN CATUR PRASETYA POLRI.

KEDUA, BERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH RESPONSIF DAN MAKIN PROFESIONAL. TUNTASKAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL POLRI. CEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN HUKUM DI JAJARAN POLRI. SEMUA LANGKAH TERSEBUT PENTING UNTUK MAKIN MEMPERKOKOH KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP JAJARAN KEPOLISIAN.

KETIGA, MAKSIMALKAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP AKSI-AKSI KEKERASAN DAN KONFLIK KOMUNAL. SECARA KHUSUS, DALAM MENANGANI AKSI-AKSI KEKERASAN, LAKUKAN SECARA CEPAT, TEPAT, DAN TUNTAS, SERTA CEGAH JATUHNYA KORBAN JIWA DI PIHAK MANAPUN. DENGAN RESPON YANG CEPAT DAN TEPAT, AKAN DAPAT DIHILANGKAN TUDUHAN SEJUMLAH KALANGAN BAHWA POLRI DAN NEGARA MELAKUKAN PEMBIARAN.

PADA TAHAPAN SELANJUTNYA, LAKUKAN TINDAKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL, OBJEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN. TINDAK TEGAS KELOMPOK-KELOMPOK YANG MEMAKSAKAN KEHENDAKNYA SENDIRI, DENGAN MELANGGAR HAK-HAK KONSTITUSIONAL PIHAK LAIN. BERANILAH BERSIKAP TEGAS SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, DAN YAKINKAN SETIAP MASALAH YANG TIMBUL DAPAT DILOKALISASI DAN DIATASI DENGAN CEPAT, AGAR TIDAK MELUAS DAN MENJADI PERMASALAHAN NASIONAL.

KEEMPAT, TINGKATKAN KESIAP SIAGAAN OPERASIONAL UNTUK MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN SITUASI YANG BERESKALASI SECARA CEPAT. SAYA TIDAK INGIN APARAT KEPOLISIAN TERKESAN TERDADAK, DAN TIDAK SIAP, BAIK DALAM MENANGANI KONFLIK KOMUNAL, AKSI KRIMINAL, MAUPUN TINDAKAN ANARKIS;

KELIMA, TINGKATKAN TERUS KEMAMPUAN PERSONIL JAJARAN POLRI DENGAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS. LENGKAPI PELAKSANAAN TUGAS DENGAN PROSEDUR TETAP YANG JELAS, DAN JUNJUNG TINGGI KODE ETIK KEPOLISIAN; KEENAM, TINGKATKAN KERJA SAMA, KOORDINASI, DAN KOMUNIKASI ANTARA POLRI DENGAN PENEGAK HUKUM LAINNYA. PARA PENEGAK HUKUM HARUS SALING BERSINERGI, DAN BUKAN BERSAING SECARA TIDAK SEHAT, APALAGI SALING MEMPEREBUTKAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI.

VISI KAPOLRI JENDERAL SUTARMAN SEBAGAI BERIKUT:“TERWUJUDNYA POSTUR POLRI SEBAGAI SOSOK PENOLONG,PELAYAN DAN SAHABAT MASYARAKAT SERTA PENEGAK HUKUM YANG JUJUR, BENAR, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABELGUNA MEMELIHARA KEAMANAN DALAM NEGERI YANG MANTAP DIDUKUNG SINERGITAS POLISIONAL DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL”

VISI TERSEBUT MENGANDUNG MAKNA:
1. POLRI PENOLONG BERMAKNA SEBAGAI SOSOK POLRI YANG DENGAN SUKARELA MEMBANTU MERINGANKAN BEBAN PENDERITAAN DAN KESULITAN MASYARAKAT; MELEPASKAN DIRI DARI BAHAYA DAN BENCANA YANG DIHADAPI MASYARAKAT;
2. PELAYAN MASYARAKAT BERMAKNA SEBAGAI SOSOK POLRI YANG MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI, IKHLAS DAN TANPA PAMRIH.
3. SAHABAT MASYARAKAT BERMAKNA SOSOK POLRI YANG MAMPU MENEMPATKAN DIRI SEBAGAI KAWAN ATAUTEMAN YANG SETARA DALAM MEMECAHKAN PERSOALAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT (SOLUTIF);
4. PENEGAK HUKUM YANG JUJUR BENAR, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BERMAKNA SOSOK POLRI YANG LURUS HATI, TULUS IKHLAS, APA ADANYA, TIDAK BERBOHONG, TIDAK CURANG, BERPIHAK PADA KEBENARAN,TIDAK SEWENANG-WENANG, TIDAK PILIH KASIH, TERBUKA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

5. KAMDAGRI MANTAP BERMAKNA SUATU KEADAAN DI WILAYAH HUKUM NKRI YANG BEBAS DARI KONFLIK SOSIAL BAIK VERTIKAL MAUPUN HORIZONTAL DAN BEBAS DARI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM, BILA TERJADI BAHAYA BENCANA ALAM DAN KECELAKAAN BESAR (MASS DISSASTER) DAPAT DIRESPON SECARA EFEKTIF SERTA BEBAS DARI PERBUATAN YANG MENGGANGGU JALANNYA PEMERINTAHAN MAUPUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

6. SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF BERMAKNA KEBERSAMAAN ANTAR UNSUR KOMPONEN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM MENGAMBIL LANGKAH MENDAHULUI BERPROSESNYA POTENSI GANGGUAN KEAMANAN DENGAN MENYUSUN PEMECAHAN MASALAH SEBAGAI ELIMINASI POTENSI GANGGUAN YANG MENGENDAP DIBERBAGAI PERMASALAHAN PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL MAUPUN EKONOMI

7. KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERMAKNA PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DAPAT MEWUJUDKAN RASA AMAN MASYARAKAT, KETERTIBAN UMUM, TERLINDUNGINYA HAK ASASI MANUSIA, KEPASTIAN HUKUMDAN KEADILAN, SEHINGGA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH AKAN LEBIH PERCAYA DIRI DAN NYAMAN MELAKUKAN AKTIVITAS UNTUK BEKERJA MELAKSANAKAN KELANGSUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL (TATA TENTREM KERTA RAHARJA)

KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POLISI SUTARMAN YAITU”PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”.

KEBIJAKAN INI MERUPAKAN KELANJUTAN DARI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PIMPINAN POLRI SEBELUMNYA SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENJAGA KESINAMBUNGAN PROGRAM YANG SELARAS DENGAN RENSTRA POLRI 2010-2014 DAN GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025.

MISI KAPOLRI JENDERAL POLISI SUTARMAN SEBAGAI BERIKUT:
1. MENCIPTAKAN SITUASI KEAMANAN DALAM NEGERI YANG KONDUSIF DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PRE-EMTIF DAN PREVENTIF YANG DIDUKUNG OLEH PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS DALAM RANGKA MENGAMANKAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014;
2. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS PRIORITAS MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL, KEJAHATAN LINTAS NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI;
3. MEMPERCEPAT PENCAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU ORGANISASI POLRI YANG HANDAL (STRIVE FOR EXCELLENCE)DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
4. MENINGKATKAN PERAN INTELIJEN DALAM MENDUKUNG UPAYA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS;
5. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN POLMAS;
6. MEMPERKUAT SINERGITAS POLISIONAL BERSAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF;
7. MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL MELALUI REKRUITMEN DAN PEMBINAAN KARIR YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS SERTA MENINGKATKAN PROFESIONALISME YANG MELIPUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG HARKAMTIBMAS, PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT; 8. MEMPERKUAT BIDANG KEHUMASAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST);
9. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);

4 (EMPAT) STRATEGI KAPOLRI JENDERAL POLISI SUTARMAN
1. PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN
2. PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL
3. PENGUATAN SINERGITAS POLISIONAL DAN
4. PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN

RAKYAT MEMBERIKAN KEWENANGAN YANG BEGITU BESAR KEPADA POLRI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB KEAMANAN DALAM NEGERI. KEPERCAYAAN TERSEBUT HARUS POLRI SIKAPI DENGAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB YANG DITUNJUKKAN DENGAN KINERJA YANG TINGGI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN POLRI DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2013/11/03/arahan-kebijakan-kapolri-tentang-penguatan-fungsi-kepolisian-guna-mewujudkan-keamanan-dalam-negeri-dalam-rangka-mendukung-pembangunan-nasional/

Arahan Kapolri

Posted on Updated on

1. Kesiapan hadapi arus mudik dan arus balik

2. Persamaan Persepsi thdp
penanganan korupsi di koorlantas

“Tujuh Tahun …

Sampingan Posted on

“Tujuh Tahun Pengabdian Biro Bangpers Sde SDM Polri”
Biro Pengembangan Personel sebagai penyelenggara kebijakan pendidikan dalam rangka Merumuskan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan pelatihan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kerja sama pendidikan dan pealtihan, baik dengan Badan Pemerintah maupun Non Pemerintah, yang berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri, termasuk penyelenggaraan analisa dan evaluasi di bidang pengembangan personel.

 

GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025

Posted on

BAB I

PENGANTAR

1. Bahwa Pemerintahan Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

4. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian agar kegiatan pembangunan nasional berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Grand Strategi Polri tahun 2005 – 2025.

5. Grand Strategi dalam rangka memantapkan kemandirian Polri sebagaimana dirumuskan dalam buku biru Polri tentang reformasi Polri, maka melalui rancangan paradigma baru Polri, Polri telah mencanangkan reformasi secara gradual yang meliputi reformasi instrumental, struktural dan kultural.

6. Periode 2005 – 2025 adalah masa waktu yang panjang dan penuh perubahan, akibatnya Grand Strategi service untuk Polri sewajarnya juga harus merupakan rangkaian strategi yang merespon terhadap kebutuhan publik yang berevolusi.

7. Tiga tahapan dalam kebutuhan publik terhadap pelayanan Polri adalah sebagai berikut :

a. Peride 2005 – 2010 Tahap Trust Building

Masyarakat cenderung lebih mendambakan rasa aman dan rasa keadilan dari pemerintah, peningkatan service quality focus pada kebutuhan tersebut.

b. Periode 2010 – 2015 Tahap Partnership

Tingkat kepuasan terhadap rasa aman dan keadilan diharapkan semakin baik, tuntutan masyarakat akan melebar pada manajemen rasa aman dan adil yang akuntabel, transparan, open dan patuh rule of law.

c. Periode 2016 – 2025 tahap Strive for Excellence

Tahap ini kebutuhan masyarakat akan lebih mengharapkan multi dimensional service quality yang efektif dan efisien di tengah globalisasi kejahatan yang makin canggih.

BAB II

KONDISI UMUM

1. Masih banyak faktor penyebab masyarakat tidak percaya terhadap polisi baik sebagai individu (oknum), kelompok (semua polisi), kelembagaan (penampilannya) maupun penggelaran institusinya (tidak dapat memberikan rasa aman).

2. Gambaran krisis kepercayaan terhadap Polri, antara lain :

a. Saat ini banyak masyarakat yang tidak takut melanggar peraturan
b. Masyarakat mengembangkan slogan-slogan yang melecehkan Polisi
c. Masyarakat menganggap kewibawaan Polri hanya pada senjata dan wewenang formalnya.
d. Masyarakat yang banyak uang menganggap Polisi tidak ada wibawa sama sekali dan dapat dikendalikan.
/ e. Di era …..

e. Di era kebebasan pers penyelewengan Polri semakin terbuka dan citra Polri semakin terpuruk.

3. Pada hakekatnya organisasi Polri adalah sebagai organisasi jasa/pelayanan dan sekaligus sebagai organisasi kekuasaan (power) oleh karenanya dalam pelaksanaan tugasnya harus memenuhi standar hukum, profesional dan proporsional meskipun terdapat keterbatasan sumber daya (infra struktur, personel, matfasjas, anggaran).

4. Kebijakan reformasi organisasi Polri yang disebut POSTUR KEKUATAN POLRI, yaitu :

a. Memperkecil Kewenangan Mabes Polri ( Desentralisasi )
b. Mabes Polri sebagai fasilitator atau pemberdayaan Polda, Polres, Polsek agar terjamin kinerjanya sesuai yang diharapkan, dalam bentuk :

1) Pelaksana pusat; berseragam dan tidak berseragam.
2) Dukungan auxiliary dalam bidang administrasi (kepegawaian, keuangan)

c. Polda sebagai satuan induk penuh.
d. Polres sebagai Komando Operasional Dasar (KOD)
e. Polsek sebagai ujung tombak, mengemban pelayanan dengan wewenang diskresi penuh

5. Sasaran reformasi organisasi, yaitu perlunya memberi pelayanan yang terbaik pada masyarakat dengan memperbesar unit garis terdepan dan memperkecil unit pusat yaitu Mabes Polri (mengandung desentralisasi sesuai tuntutan otonomi daerah)

6. Dalam rangka Grand Strategi Polri 2005 – 2025, sasaran pengembangan diarahkan sesuai tahapan sebagai berikut :

a. Tahap I Trust Building ( 2005 – 2010 )

Membangun kepercayaan internal polri dalam grand strategi merupakan faktor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan trust building internal meliputi : kepemimpinan, sumber dana, sdm, orang. yang efektif, pilot project yang konsisten di bidang Hi-Tech, kemampuan hukum dan sarpras mendukung Visi Misi Polri.

b. Tahap II Partnership Building ( 2011 – 2015 )

Membangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman untuk menciptakan rasa aman.

c. Tahap III Strive for Excellence ( 2016 – 2025 )

Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good goverenment, best practice polri, profesionalisme SDM, implementasi teknologi, infrastruktur matfasjas guna membangun kapasitas polri (capacity building) yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional dan international.

BAB III
POTENSI PEMBANGUNAN DAN FAKTOR STRATEGI

1. Penegakan Keadilan Masyarakat

a. Penegakan keadilan masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan restorative community justice adalah suatu upaya pencegahan kejahatan ( bukan mengutamakan penanggulangan untuk menegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat ). Pencapaian tujuan utama lembaga polisi tersebut terbukti tidak cukup dengan mengandalkan sistem peradilan kriminal ( criminal justice system ) yang mudah memancing polisi memakai pendekatan represif. Di samping itu, kita menyaksikan kejahatan makin meningkat dalam berbagai bentuk. Diberbagai belahan dunia telah mulai dikembangkan sistem operasi kepolisian dengan penerapan ” Penegakan Keadilan Masyarakat ” yang menekankan aspek keadilan sebagai motivasi memecahkan masalah kejahatan, pencapaian keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menunjang kehidupan demokrasi.

b. Pendekatan penegakan keadilan ini secara integral mempunyai 4 tujuan utama, yaitu :
/ 1) Menciptakan ……

1) Menciptakan sistem untuk pencegahan dan penurunan tindak kriminal.
2) Penanaman nilai dan norma keadilan dan cinta hukum di masyarakat.
3) Pencegahan penyebaran tindak kejahatan.

4) Partisipasi masyarakat secara luas dalam memelihara ketertiban dan rasa aman.

c. Keempat tujuan tersebut sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

d. Partisipasi masyarakat merupakan strategi utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya dengan mengupayakan pembangunan sistem atau jaringan kebersamaan antara petugas polisi dengan masyarakat.

e. Implementasi atau proses penegakan keadilan masyarakat dimana polisi berperan aktif untuk mewujudkan dan menjalankannya secara lebih efektif maka perlu secara bersama memberdayakan 9 dimensi :

1) Dimensi pertama mencegah masyarakat main hakim sendiri.

2) Dimensi kedua perlakuan manusiawi terhadap pelaku tindak kriminal.

3) Dimensi ketiga perhatian edukatif terhadap pelaku kriminal berusia muda.

4) Dimensi keempat adalah memperhatikan secara seimbang pelaku kriminal, korban dan keluarganya.

5) Dimensi kelima adalah mempertemukan pelaku kriminal dengan korban dengan penyelesaikan keadilan.

6) Dimensi keenam adalah mengurangi penyamarataan hukuman ( gaya militeristik menghadapi musuh ).

7) Dimensi ketujuh adalah membangun kontrol sosial terhadap proses peradilan.

8) Dimensi kedelapan adalah membangun kebersamaan berbagai unsur masyarakat.

9) Dimensi kesembilan adalah mencari alternatif solusi untuk mencegah tindak kejahatan.

2. Pemolisian Masyarakat

a. Kejahatan dan ketidaktertiban berbagai bentuknya telah meningkat di Indonesia terutama sejak krisis ekonomi dan munculnya gerakan reformasi. Kejahatan tersebut dapat digolongkan pada 2 kelompok besar :

1) Kejahatan dan ketidak tertiban yang terkait dengan lingkungan pemukiman atau perkampungan atau terkait dengan lokasi tertentu.

2) Kejahatan dan ketidak tertiban yang tidak terkait dengan pemukiman antara lain demonstrasi yang bermuara pada kekerasan, terorisme, perdagangan manusia lintas negara.

b. Booklet peringatan Hari Bahayangkara ke 58 pada 1 Juli 2004 memberi hight 4 macam kejahatan yang marak di Indonesia :

1) Kejahatan transnasional antara lain : terorisme, perdagangan narkotika, penyelundupan senjata, pembajakan laut, perdagangan manusia, kejahatan ekonomi internasional.

2) Kejahatan konvensional

3) Kejahatan terhadap kekayaan negara antara lain korupsi keuangan negara, illegal logging dan lain-lain.

4) Kejahatan yang berimplikasi kontinjensi antara lain : konflik SARA, unjuk rasa anarkis, GAM, OPM, RMS.

c. Kejahatan konvensional dan kejahatan kontinjensi sangat terkait dengan lokasi pemukiman sedangkan kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan negara tidak terkait dengan lingkungan pemukiman. Masing-masing kejahatan memerlukan penanganan yang berbeda :

1) Kejahatan yang tak begitu terkait dengan pemukiman (kejahatan transnasional dan terhadap kekayaan negara), menyangkut kejahatan terhadap negara, pemerintah dan kepentingan publik yang merupakan gejolak makro, secara tak langsung menimbulkan kekuatiran atau keresahan umum di masyarakat pemukiman.

2) Kejahatan dan ketidak tertiban yang terkait dengan lokasi pemukiman langsung mempengaruhi rasa takut dan ketidak amanan anggota masyarakat.

3) Oleh sebab itu, kinerja polisi terhadap penanggulangan kejahatan dan ketidak tertiban di daerah pemukiman merupakan faktor strategis bagi pembangunan citra Polri yang positif.

4) Salah satu strategi yang dinilai sangat ampuh dalam menangani kejahatan di lingkungan pemukiman adalah community policing.

5) Pemikiran community policing timbul sebagai strategi pemolisian yang berbeda akibat dari pengalaman banyak negara yang mengalami kesulitan menurunkan angka kejahatan, ketidak percayaan masyarakat pada kemampuan polisi dalam menciptakan rasa aman serta makin meningkatnya organisasi masyarakat yang berfungsi atau menggantikan fungsi polisi.

3. Pengembangan Budaya Polri

a. Budaya Individu, kelompok dan organisasi mempunyai domain yang luas, sebagaimana tercermin dalam banyak definisi budaya, maka diperlukan kajian tersendiri tentang pengembangan budaya polisi.

b. Pada dasarnya budaya merupakan kekuatan yang menentukan sikap dan perilaku manusia bahkan dapat dikatakan budaya berperan ”sebagai ibu” sedangkan lembaga adalah ”anak-anaknya”. Tanpa pengembangan budaya secara terarah dan mengakar pada kehidupan organisasi, maka manusia seperti anggota Polisi tidak dapat diharapkan bersikap dan berperilaku yang konsisten atau menunjang visi, misi, kode etik atau cita-cita yang dibangun oleh Polri.

c. Pengertian budaya dalam organisasi Polri :

1) Budaya adalah pola perilaku yang integratif dalam diri setiap orang baik yang muncul pada pikiran, perkataan, perbuatan dan artipak orang, dimana kesemuanya tergantung pada program sosialisasi budaya dan kemampuan tiap orang untuk belajar, menginternalisasi memperoleh insentif dan disinsentif dan menyebarkan pengetahuan tersebut pada sesamanya atau generasi berikutnya.

2) Dalam kontek organisasi, budaya organisasi terdapat pada nilai-nilai, keyakinan dan perilaku kunci atau penting dari organisasi, yang memanivestasi baik dalam lingkungan kerja internal dalam organisasi maupun di luar organisasi, yang menjadi keharusan bagi semua anggota Polisi.

4. Pengembangan Struktur Organisasi Polri diarahkan kepada :

a. Identifikasi berbagai tugas utama dan pengelompokannya.

b. Perumusan tingkat kewenangan.

c. Penyeimbangan tugas dan kewenangan termasuk span of control.

d. Sistem koordinasi dan pengendalian

e, Identifikasi kegiatan yang memerlukan kepakaran khusus atau sebaliknya kegiatan yang tidak esensial yang dapat di out sourching.

5. Postur Kelembagaan ( Institusi )

a. Organisasi dibedakan sebagai lembaga (institusi ) dan sebagai birokrasi. Dalam ilmu sosiologi, entity institusi menekankan pemberlakuan perilaku yang standar berdasarkan kebijakan orgasnisasi yang sangat rinci.

1) Institusi memiliki kegiatan atau fungsi yang dibakukan, kematangan dalam kegiatan rutin, tetapi tujuannya dapat berubah seperti Polri yang bertujuan menanggulangi kejahatan, dapat berubah menjadi pencegahan kejahatan.

2) Kekhasan lembaga seperti Polri, selain mempunyai standarisasi, tetapi sangat diwarnai oleh sejarah, tradisi, nilai-nilai, bahkan emosi (seperti jiwa korp yang kuat ).

b. Organisasi Polri sebagai lembaga atau institusi, mengandung implikasi khusus dalam mencari arah perkembangan Polri dimasa mendatang, serta implikasi komponen-komponen yang menjadi cakupan dalam merumuskan Grand Strategi Polri dalam jangka panjang.

6. Polri Berbasis Pelayanan

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian lembaga Negara Republik Indonesia. Setiap lembaga negara memiliki fungsi yang relatif berbeda walaupun demikian tujuan utama dari setiap lembaga negara adalah sama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta suatu masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera.

b. Undang-Undang Polri Nomor 2 tahun 2002 menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
/ Peran …..

c. Peran utama Polri dimasyarakat dapat dikategorikan sebagai publik service yang memiliki implikasi yang sangat fundamental pada organisasi yang menyediakan jasa tersebut.

d. Kinerja suatu organisasi dapat berbentuk produk, service atau kombinasi keduanya.

BAB IV
VISI DAN MISI POLRI

1. Visi Polri

a. Polri menjadi orang yang berdedikasi penuh pada rakyat berlandaskan demokrasi

b. Proaktif dalam mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dan rasa keadilan, serta hak-hak azasi manusia.

c. Polisi yang profesional dan akuntabel dalam pelayanan pencegahan kejahatan, gakkum, dan penciptaan rasa aman dan bebas rasa takut yang meluas di masyarakat serta dicintai secara nasional dan diakui secara internasional.

d. Mewujudkan lembaga kepolisian RI yang mandiri, terbuka, bermoral serta memiliki kredibilitas dan kompetensi yang unggul dalam setiap perubahan lingkungannya.

2. Misi Polri

a. Mengutamakan peran perlindungan, pengayomam dan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa aman masyarakat. (public safety)

b. Proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan dan pelanggaran dengan mengefektifkan komunity policing guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (crime prevention)

c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, keadilan dan kepastian hukum

d. Meningkatkan kerja sama dengan instansi lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka memulihkan keamanan dalam negeri.

e. Membangun kelembagaan polri serta mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Membangun mobilitas teknologi yang memedai guna penanggulangan kejahatan dengan dinamikanya.

g. Melaksanakan kerja sama kepolisian internasional

BAB V

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA ( PJP ) POLRI
TAHUN 2005-2025

Dalam Grand Strategi Polri khususnya pentahapan dalam pembangunan jangka panjang dibagi tiap periode dengan menekankan pembenahan berdasarkan orientasi khusus yaitu :

1. Tahap I ( Tahun 2005 – 2010 ) Membangun Kepercayaan

a. Urgensi membangun kepercayaan.

Ciri dasar masyarakat adalah suatu kehidupan bersama, trust merupakan prasarat untuk terjadinya kerja sama, agar kehidupan berjalan teratur dibutuhkan pegangan norma atau aturan yang harus disepakati ( kontrak sosial ) dalam mengatur kehidupan bersama. Efektivitas kontrak sosial terletak kepada adanya landasan kepercayaan (trust) yang dibangun dengan masyarakat, bahwa tiap orang benar-benar mau menjalankan norma itu. Norma dan aturan bisa saja diadakan, tetapi bila tidak ada trust maka akan situasi ketidak pastian dimana setiap orang akan merasa was-was, contoh seorang pejalan kaki akan berjalan dengan tenang ditrotoar karena percaya tidak akan ada kendaraan melanggar aturan dan tidak berakibat penabrakan dari belakang.

Secara strategis, trust dipilih sebagai salah satu faktor utama dalam pengembangan Polri tahap pertama adalah bahwa keberhasilan Polisi dalam menjalankan tugasnya dalam banyak hal memerlukan dukungan dan kerja sama dari masyarakat, baik dalam penanganan kejahatan maupun pemeliharaan ketertiban, penciptaan rasa aman sangat ditentukan oleh kepercayaan dan kerja sama masyarakat.

b. Trust Building ke Public

1) Trust dapat ditingkatkan melalui strategi proaktif Polri dimana mereka lebih membuka diri dan melakukan inisiatif yang pada masa lalu tidak atau belum dilakukan. Trust building mencakup upaya untuk meruntuhkan “mitos” bahwa Polri ( pada tingkat individual dan organisasi ) tidak dapat dipercaya. Berbagai upaya untuk meninmgkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan antara lain adanya pernyataan ( political ) dari setiap unit Polri bahwa mereka akan lebih akuntabel, transparan dan profesional.
Namun perlu pula kejelasan pernyataan mereka misalnya dengan indikator sehingga kesan retorika dapat dihindarkan, spsifikasi tersebut merupakan social contract antara Polri dengan public.

2) Membuat laporan kinerja yang disampaikan secara rutin kepada lembaga publik ( DPR / DPRD )

3) Membuat open house ( forum stakeholder ) secara rutin minimal 1 tahun sekali dimana warga memberikan masukan kepada unit-unit Polri ( Polsek, Polres, Polda ). Kesempatan ini meningkatkan trust namun hasil masukan mereka harus dibahas dalam pertemuan berikutnya sehingga tidak menjadi mubazir.

4) Memenuhi laporan kekayaan pejabat Polri ke KPK.

5) Membuat sistem pengaduan ( complaint management ) yang baik dan dapat diakses sehingga pengadu dapat memperoleh kepastian mengenai pengaduan yang diajukannya.

6) Membuat sistem kontrak dengan warga dimana setiap Kapolres / Kapolsek menyebarkan leaftet, booklet, poster secara rutin dalam periode tertentu, isi leaflet menyatakan kesediaan Polri meningkatkan servis dan himbauan agar warga membantu keamanan.

7) Membuat Komisi Kepolisian Tingkat Propinsi dan Kabupaten.

8) Berbagai upaya di atas terutama yang berkaitan dangan upaya kontak dan komunikasi pada publik.

c. Reorientasi Sistem Keadilan ( Restorative Justice )

1) Strategi Restorative Justice ( pemulihan keadilan ) dapat meningkatkan trust karena menunjukkan bahwa Polri bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya “ penghukum “ (penegak hukum) yang menjuru represif, melainkan dan terutama Polri mengutamakan “ pendamai “ ( dalam penegakan hukum ) bagi penanggulangan kejahatan ketidaktertiban yang sebagian besar timbul dari konflik kepentingan, dan berperan sebagai pihak ketiga yang menghasilkan win win solution.

2) Namun peran Polri tidaklah tunggal, melainkan melibatkan juga Pihak lain seperti RT / RW, Lurah / Kepala Desa, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri serta tokoh publik / agama lainnya. Dalam 5 ( lima )tahun kedepan perlu disosialisasi agar restorative justice dapat dilaksanakan. Perlu pemetaan yang jelas karena terdapat kemungkinan bahwa pihak yang bersengketa justru tidak mendukungnya. Sebagai contoh, konflik dari pihak pihak yang berbeda secara kelas maupun SARA sehingga menuntut pelaksanaan hukum yang mereka anggap netral.

d. Citra Polisi ( POLRI )

1) Peningkatan kepercayaan masyarakat pada Polri, bersasaran mencapai citra positip yang tulen. Seberapa jauh Polri membangun kepercayaan masyarakat dapat diketahui baik secara bilateral maupun trilateral.

Secara bilateral, publik sebagai konsumen dapat menyatakan atau menilai Polri melalui poling, atau secara individual seperti wawancara di media cetak dan elektronik. Demikian pula, citra dapat diberikan oleh seseorang ( tokoh public opinion maker / builder ) melalui media cetak atau elektronek. Selain itu secara trilateral, citra dapat pula ditentukan oleh pihak ketiga ( yang bukan konsumen ) yakni berbagai lembaga yang mengevaluasi Polri, misalnya marketing research / audit, universitas, KPK, Kantor Pajak, dan Police watchdogs.

2) Upaya peningkatan citra melalui konsultan PR ( Spin Doctor) dengan kiat – kiat tertentu mungkin dapat berdampak positif bagi suatu kelompok pada masa tertentu. Namun upaya ini dapat menghasilkan pengaruh negatif (Back fire ).Sebaliknya upaya ini akan menimbulkan sinis dan publik makin tidak percaya pada Polri yang dianggap tidak jujur. Masalah citra sebenarnya berkaitan dan merupakan cerminan dari trust public sangat tergantung dari keberhasilan upaya atau strategi trust building.

e. Trust Building pada Internal Polri

1) Trust Building ke publik ( eksternal ) tidak akan efektif jika tidak dibangun pula trust building ke dalam lingkungan kerja Polri sendiri ( internal ). Seperti juga upaya ke luar, maka dalam upaya internal ini peran dari pimpinan merupakan faktor penting yang merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan.

2). Kepemimpinan : warga Polri ( termasuk istri dan anak ) akan mempercayai pimpinan yang sesuai antara kata dengan tindakan. Dalam hal ini masalah transparansi dan akuntabilitas mengenai kenaikan karir (jabatan dan pangkat) yang obyektif dan menjauhi klik atau KKN merupakan awal yang penting. Para anggota dapat mempercayai pimpinan jika dalam penyelesaian kasus terhindar dari pola – pola kompromi ( seperti suap ) yang tidak menyelesaikan penegakan hukum. Demikian pula masalah gaya hidup pimpinan yang wajar serta tidak adanya budaya setoran akan meningkatkan kepercayaan internal

3) Sumber dana : menurunkan secara bertahap porsi sumberdana pembiayaan kegiatan Polri yang berasal dari PARMAN ( partisipasi teman ) atau PARMIN ( partisipasi kriminal ) yang mirip dengan gaya preman dan mengandung pelanggaran atau kompromi hukum, sehingga masyarakat dapat lebih trust terhadap tindakan penegakan hukum dan keadilan dari polisi. Kesadaran moral dalam hubungan dengan uang, serta kebijakan yang mendukungnya merupakan usaha kunci menurunkan Parman.

4). SDM : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM menuju service excellence dengan asumsi adanya sumber dana yang lebih menjamin kesejahteraan yang wajar bagi Polisi, perlu dilakukan dengan selalu meminta masukan ( Feedback ) dari publik ( konsumen ).

5). Organisasi yang efektif : Secara internal efektivitas organisasi dapat ditingkatkan jika disesuaikan secara cukup luas dengan karakter masyarakat dan kejahatan yang ada.

6) Pilot Project : Untuk tahap periode 2011 – 2015 ( khususnya Community Policing ) perlu secara konsisten diperluas melalui diseminasi berbagai base practices mengenai hal ini sehingga replikasi ( dan modifikasi ) dapat terlaksana dengan baik. Mungkin perlu pilot project secara nasional melalui program peningkatan otonomi daerah dengan melakukan di satu Kabupaten di setiap Propinsi.

2. Tahap II ( Tahun 2011 – 2015 ) Kemitraan / Partnership Building

Pada Grand Strategi Tahap II periode 2011 – 2015 memfokus pada perubahan yang berorientasi pada tema pembangunan kebersamaan ( partnership building ). Tahap ini merupakan kelanjutan dan penguatan dari Grand Strategi Tahap pertama di atas, yang bertema pembangunan kepercayaan ( trust building ) di mana salah satu yang utama adalah penguatan identitas Kepolisian. Partnership building membangunan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan kerja fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban, dan menciptakan rasa aman.

Pada dua kelompok ide besar dalam pembangunan kebersamaan ini yang menjadi fokus Grand Strategi tahap II. Kelompok pertama memusatkan pembangunan kebersamaan dengan pihak luar Kepolisian, termasuk di dalamnya adalah Pemda, TNI, Bank Indonesia, berbagai organisasi masyarakat dan lain-lain, kelompok kedua berpusat di dalam organisasi (internal ) termasuk masalah manajemen Kepolisian dan kepemimpinan untuk menunjang perubahan yang diperlukan. Orientasi kerja sama publik dapat diarahkan kepada lembaga Pemerintah seperti :

a. Tentara Nasional Indonesia

1) Fungsi Kepolisian dalam masyarakat modern telah jelas diformulasikan dalam dua kata yang dalam istilah lebih populer sebagai To Serve & To Protect masyarakat untuk menciptakan rasa aman. Oleh karena itu fokus pekerjaan kepolisian lebih pada fungsi kemanan bagi masyarakat yang mempercayakan tugas tersebut pada polisi, namun pada situasi tertentu misalnya dimana keamanan individu tersebut menyangkut seorang Kepala Negara yang mencerminkan keamanan negara, maka tentara ( TNI ) bisa saja melibatkan diri namun atas permintaan Polri. Dalam kasus seperti ini maka Kepolisian diharapkan mampu untuk bekerja sama dalam penyelesaian perkara dengan baik.

2) Pada masa di mana kelangkaan dana Pemerintah Pusat merupakan suatu norma daripada kekecualian, maka kerja sama penggunaan peralatan dan sumberdaya menjadi sangat penting dalam rangka mengurangi duplikasi dan menghemat dana. Sharing ( kerja sama penggunaan ) sumber daya seharusnya menjadi keadaan yang harus diupayakan sejak awal.

3) Ilustrasi yang baik misalnya Angkatan Udara yang menguasai sistem radar bersama-sama dengan kepolisian memanfaatkan peralatan tersebut dan tidak membuat sistem radar sendiri. Pengamanan laut yang semasa kepolisian menjadi bagian dari militer diserahakan pada angkatan laut tentunya memerlukan waktu yang lama untuk membangun pembagian kerja dari awal.

Merujuk kasusu di beberapa negara lain dimana fungsi kepolisian dipecah pada berbagai organisasi yang berbeda, maka pelayanan fungsi ini bisa saja sementara masih dilakukan oleh Angkatan Laut.

4) Pada saat ini pengamanan kelautan bagi Polri masih pada tahap penyediaan trasportasi dan logistik, yaitu mengangkut Polisi ketempat tujuan pengamanan. Dimasa depan fungsi pengamanan laut Polri perlu diarahkan sebagai fungsi surveillence untuk kegiatan preventif dan pre-emtif, serta membangun kerja sama dengan pola baru. Atau bisa saja diluar kepolisian seperti coastguard. Apapun yang menjadi kebijakan ke depan kepolisian perlu bekerja sama agar fungsi pengamanan bisa dilakukan dengan baik pada biaya yang minimal.

b Jaksa dan Penegak Hukum lain

Kerja sama yang baik dengan Kejaksaan dan Kehakiman, misalnya, sangat membantu terselesaikannya proses hukum dengan cepat dan menegakan keadilan. Ketigabelah pihak merumuskan kembali integritas pembagian fungsi masing-masing secara integratif. Pemrosesan kasus tidak menjadi mentah karena masing-masing berlindung dibalik wewenangnya yang sah menurut hukum. Tanpa mengabaikan rasa keadilan dan tidak perlu pula membengkokan kebenaran, kerja sama dapat menghindari kekurangan ataupun kesalahan prosedur yang menyebabkan kegagalan proses peradilan sekalipun dengan biaya yang mahal karena adanya pengulangan.

c Bank Indonesia

1) Kejahatan perbankan dimasa depan akan semakin komplek, yang didukung dengan teknik manajemen dan teknologi yang canggih. Memang Kepolisian sendiri perlu menyiapkan sumber daya yang mampu menyidik kejahatan krah putih ini. Dengan kemampuan sumber daya yang baik, kerja sama institusi akan semakin memperkuat kepolisian secara keseluruhan dalam kejahatan sektor keuangan untuk turut memantapkan pemulihan ekonomi dalam jangka panjang.

2) Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia mempunyai akses pada sistem Perbankan secara keseluruhan. Terlibatnya perbankan luar negeri dalam kasus transnational crime di Indonsia semakin memperkuat alasan untuk melakukan kerja sama yang erat dengan Bank Indonesia yang mempunyai akses pada kolega Bank Central di negara lain.

d Pemerintah Daerah ( PEMDA )

Kepentingan daerah atas keamanan daerah mereka merupakan perwujudan rasa aman nasional bagi setiap anggota masyarakat di daerah manapun di Indonesia serta menentukan upaya kelancaran pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai kalau keamanan dapat dijamin, baik bagi investasi bagi dalam negeri maupun investasi asing. Disinilah letak simbiosis antara kepolisian dan Pemda.

e. Organisasi Profesional

1) Kemitraan dapat pula dilakukan dengan membangun kerja sama dengan kalangan profesional sebagai stake holder dengan tujuan :

a) Memperluas kompetensi Polri.
b) Mengatasi kejahatan-kejahatan modern.
c) Perbaikan manajemen Polri.
d) Peningkatan finansial Polri

2) Supaya kemitraan ini tidak menjadi bumerang maka diperlukan penanganannya dengan konsep integrated projec management.

3. Tahap III ( Tahun 2015 – 2025 ) Strive For Excellence

Upaya mencapai pelayanan publik yang unggul (Strive For Excellence), termasuk Polri untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan ketertiban, merupakan bagian dari prioritas pembangunan ekonomi dan budaya nasional untuk mewujudkan daya saing bangsa ( nation competitivenes ), yang dinilai sangat terpuruk akhir-akhir ini menjadi ranking ke 28 dari 30 terendah, demikian juga dalam ranking HDI (Human Development Indexs), juga ranking dalam dunia perbankan (korupsi, kolusi dan nepotisme), terlebih lagi pada ranking sebagai negara terkorup dan daya tarik rendah pada investasi, karena antara lain politik dan keamanan masih merupakan tanda tanya dalam tahun-tahun mendatang.

Pergelaran Polri dalam Community Policing yang berbasis pada Ilpengtek dan semangat kemanusiaan yang berbudi luhur, merupakan tantangan kuat kedepan yang harus ditempuh dengan terus memperkuat implementasi menejemen knowledge dan technologi dalam organisasi dan menejemen Polri. Strive For Excellence kepada publik dapat dicapai melalui upaya upaya membangun Citra Polri yaitu :

a. Membangun citra polisi di masyarakat khususnya citra Strive For Excellence memotivasi polisi untuk berubah menuju profesionalisme dan kemandirian yang tangguh. Polisi perlu terus menerus memperbaiki pelayanannya menuju kepada pengakuan oleh masyarakat bahwa polisi mempunyai mekanisme perbaikan pelayanan yang terus menerus.
Polri perlu menunjukan pada masyarakat tentang standar pelayanan, quality manajemen sistem dan quality asurance bahwa semua base practices tersebut diterapkan secara konsisten, profesional dan mandiri.

b. Pengakuan masyarakat tidak saja terhadap standar pelayanan yang harus ditingkatkan tetapi juga terhadap nilai-nilai yang menyertai profesionalisme itu sendiri, yaitu:

1) Keunggulan ( Excellence oriented ) : orientasi pada prestasi, dedikasi, kejujuran, dan kreativitas proaktif berbasis kinerja.

2) Integritas ( integrite ) : orientasi pada komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral profesi.

3) Akuntabilitas (acountable ) : berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jalurnya yang logis dan dapat diaudit mulai dari tingkat individu sampai Institusi Polri.

4) Transparansi : orientasi pada keterbukaan, kepercayaan, menghargai keragaman dan perbedaan serta tidak diskriminatif.

5) Kualifikasi ( qualified ) mempunyai dasar pengetahuan dan pengakuan.

6) Berbasis teknologi dan pengetahuan (technologi and knowledge based) : semaksimal mungkin dalam menggunakan pengetahuan dan teknologi pada semua tingkat anggota Polri sesuai dengan tuntutan tugasnya.

7) Memecahkan masalah ( problem solver ) : fokus pada memecahkan masalah, mengambil keputusan yang sistematis, memperkecil permainan politik organisasi.

c Dengan semakin kuatnya nilai-nilai di atas, maka baik dari sisi Polri maupun sisi publik akan menghindari terjadinya pungli dan korupsi, serta terhadap peluang-peluang kepentingan yang kuat dari pribadi-pribadi yang berlangsung saat ini. Nilai-nilai di atas akan menguat
sebagai suatu paradigma baru yang memperhatikan kaidah-kaidah kemandirian, keterbukaan dan profesionalisme dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan batasan pada sistem maupun berdasarkan misi (mision based management ).

4. Rekomendasi

a. Rekomendasi program Jangka Pendek ( 2005 – 2010 ) Trust Building :

1) Menerbitkan banyak informasi aktual tentang polisi sipil yang profesional dan mandiri serta implikasinya bagi terjaganya ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di tengah- tengah masyarakat sipil kepada semua stake holder Polri :

2) Kewenangan untuk melakukan berbagai macam pendekatan kepada masyarakat melalui program – program bersama dengan berbagai kalangan perlu lebih diciptakan bagi Polda, Polres dan Polsek.

3) Agar lebioh dapat dipercaya masyarakat, maka Polisi perlu lebih banyak menciptakan inisiatif-inisiatif program pemeliharaan keamanan, ketertiban serta pelayanan perpolisian yang dapat menarit partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan.

4) Upaya penegakan hukum lebih dititikberatkan pada upaya pencagahan dan pre emtive, melalui membangun berbagai aspek pemulihan keadilan di masyarakat.

5) Mengoptimalkan peran polisi wanita dalam menjalankan tugas di lapangan yang mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis.

6) Pelaksanaan fungsi pengaturan, pengawalan dan penjagaan lebih banyak diperhatikan aspek pemerataan wilayah geografis maupun strata sosial masyarakat agar tidak semakin membangun kesan eksklusuf dan jauh dari masyarakat umum.

7) Gaya patroli lebih ditonjolkan kepada dialog dengan masyarakat ketimbang sekedar mengawasi dari mobil maupun sekedar lewat dengan motor patroli.

8) Optimalisasi fungsi kepolisian umum ( meliputi semua lingkungan hukum ) dan khusus ( misalnya : Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Paten dan Hak Cipta ) yang selalu menggambarkan citra penghargaan terhadap HAM dan martabat manusia :

a) Meminimalisir praktek-praktek penyalahgunaan jabatan dan wewenang polisi di jalanan terhadap pelanggar peraturan dan hukum.

b) Penerapan prinsip reward and punishment yang transparan agar masyarakat melihat langsung keseriusan lembaga Polisi membangun citra yang positif.

c) Menonjolkan citra sipil yang dialogis, persuasif, penuh kearifan dan kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai masyarakat ( bukan citra represif seperti banyak tayangan TV ).

9) Mereview kembali program On The Job Training, pendidikan dan pelatihan profesi, untuk mengoperasikan semangat pemolisian sipil.

10) Merancang ulang seragam simbol-simbol, istilah kepangkatan dan hal-hal lain yang masih mencerminkan citra militer dengan dominasi sentuhan tangan-tangan, perasaan serta paradigma sipil. Pelibatan berbagai unsur masyarakat sipil dan membandingkan “ Polisi Sipil “ negara lain akan sangat membantu mewujudkan rekomedasi ini.

b. Rekomendasi Jangka Menengah ( 2011 – 2015 ) Partnership

1) Meninjau kembali Kode Etik Profesi Polri untuk dirumuskan lebih positif prinsip etis apa yang perlu ditumbuhkan bagi polisi.

2) Mengambil inisiatif mengadakan banyak program yang dikelola dengan masyarakat dengan sasaran jangka menengah dan panjang yang berhubungan problematika masyarakat pada umumnya. Misalnya kerja sama dengan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan berbagai kalangan lain dalam mengatasi bersama-sama permasalahan yang sering dihadapi bersama yang terkait dengan ketertiban serta keamanan.

3) Penerapan prinsip pemolisian berbasis masyarakat secara kreatif dan disesuaikan dengan kondisi sosio cultural masyarakat diberbagai wilayah Indonesia.

4) Penerapan prinsip-prinsip penegakan keadilan masyarakat yang mengedepankan aspek pencegahan tindak kejahatan, dialogis dalam pemecahan konflik di masyarakat, penekanan pada pendekatan HAM serta memperhatikan aspek manusiawi pada pelaku tindak kejahatan sebelum, selama dan sesudah proses peradilan dijalankan.

5) Bersama-sama terlibat aktif dalam pencegahan serta penanganan kasus-kasus di bidang ekonomi, sosial, budaya, pelestarian alam yang berpotensi menimbulkan masalah tindak kejahatan di masyarakat.

6) Memperbanyak pusat-pusat studi kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak di seluruh wilayah Indonesia yang dapat mendukung peningkatan kualitas seluruh jajaran polisi dan pola kerja sama dengan masyarakat, diberbagai wilayah tanpa harus selalu diarahkan kepusat.

7) Merekrut lebih banyak polisi wanita sampai pada ratio yang signifikan dan memberikan peran lebih luas kepada perwira Polisi Wanita dalam posisi-posisi strategis struktural / fungsional serta dikedepankan dalam interaksi dengan berbagai pihak pengambil keputusan (institusi pemerintah, institusi penegak hukum lain, kalangan bisnis, LSM dan kelompok masyarakat lainnya ).

c. Rekomendasi Jangka Panjang ( Tahun 2016 – 2025 ) strive for excellence.

1) Memiliki jaringan kerja dengan masyarakat yang disertai dengan dukungan teknologi mutakhir sehingga memudahkan implementasi prinsip-prinsip pemolisian berbasis masyarakat dan penegakan keadilan masyarakat.

2) Polri telah sangat berperan secara sosiologic menjalankan pemolisian berbasis masyarakat sebagai inisiator dan motifator baik secara adat ( melalui penguasa adat, tokoh masyarakat, tokoh adat dll ) maupun secara inspiratoris terhadap satuan-satuan pengamanan lingkungan (pemukiman, pabrik, kantor dan pendidikan ).

3) Memiliki kepemimpinan, kultur kerja, manajemen, sistem komunikasi, pendidikan dan pelatihan yang benar-benar berorientasi pada hakekat polisi sipil yang mengedapankan nilai-nilai harkat martabat manusia serta hak asasi manusia yang hakiki.

4) Aktif diberbagai konferensi internasional baik sebagai partisipan maupun nara sumber khususnya dalam hal kajian peningkatan kualitas polisi sipil.

5) Melakukan internal dan eksternal bench marking kesuatu negara yang wilayah serta penduduknya mirip dengan Indonesia, dengan demikian akan selalu terpacu untuk melakukan hal yang paling baik dikelasnya.

6) Mendirikan sekolah polisi berskala regional Asia Tenggara yang bekerja sama dengan berbagai institusi polisi negara-negara Asia Tenggara yang dapat dijadikan acuan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri.

7) Memiliki program rutin tahunan memberikan penghargaan kepada pihak sipil dengan kriteria :

a) Menjadi mitra kerja proaktif Polri
b) Memberikan dukungan dan kontribusi positif terhadap kesuksesan program polisi.
c) Menjadi perpanjangan tangan Polri digaris depan dengan penuh dedikasi serta tanpa pamrih, dan dipublikasikan secara umum sebagai tanda kedekatan Polri dan masyarakat sipil.

RAPIM POLRI

Posted on

ANTI KKN

RAPIM POLRI 2012

Posted on Updated on

” Melalui Rapim Polri 2012 Kita Lanjutkan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tegaknya Hukum Dan Kamdagri Mantap dalam Rangka Menyukseskan Pembangunan Nasional “.

Pada Rapim Polri di gelar Diskusi Kelompok dengan topik :

1. Implementasi Anti KKN dan Anti Kekerasan dalam melaksanakan Penegakkan Hukum dan Harkamtibmas..
Danpok : Kapolda Papua

2. Implementasi Pelayanan Prima Terhadap masyarakat .
Danpok : Kapolda Metro Jaya .

3. Implementasi Polsek Kuat dengan Lapis kemampuan yang berjenjang .
Danpok : Kapolda Jawa Tengah

4. Implementasi Perubahan Mindset Cultureset, pola Leadership dan Followership .
Danpok: Kapolda Kaltim .

Pembicara pd Rapim Polri 2012 .
External .
1. Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas .
Tentang Arah Kebijakan Pemerintah dalam rangka Pembangunan Nasional yang berkeadilan bagi peningkatan Kesejahteraan Rakyat tahun 2012.

2. Wakil Menteri Keuangan .
Tentang Perkembangan Perekonomian Terkini dan Kebijakan Anggaran Kepolisian .

3. MenPan dan Reformasi Birokrasi
Tentang Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementrian \ Lembaga dlm rangka terwujudnya 3 sasaran RB nasional .

4. Kementrian Dalam Negeri
Tentang Arah Kebijakan Pemerintah dlm wujudkan Kamdagri di Daerah, Khususnya dlm penanggulangan Masalah Sosial Lintas Kab\Kota dan Ikut serta memelihara Keamanan.

5. Pimpinan KpK RI
Tentang Arah Kebijakan KPK dlm mencegah TP Korupsi .

6. Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo
Tentang Perspektif Komnas Ham thd pelanggaran Ham dlm era Demokrasi .

7. Komjen Pol Harry H Yamazaki
Program Manager, Penasehat Kapolri
Tentang Program Bantuan Reformasi Polri .

Internal
1. Irwasum Polri
Materi : Penguatan Sistem Pengawasan Dan Evaaluasi Hasil Wasrik T.a 2011

2. KabaIntelkam
Materi : Perkiraan Ancaman dan Potensi Konflik bersifat Massal tahun 2012

3 . Kabaharkam
Materi : Peningkatan Kemampuan Ft Kepolisian dan Pergelaran Kekuatan Baharkam dalam Memantapkan Kamdagri tahun 2012 .

4. Asops Kapolri
Materi : Evaluasi Guantibmas thn 2011 dan Ren Gelar Ops Kepolisian tahun 2012 .

5. Kabareskrim Polri
Materi : Peningkatan Kinerja Reserse Melalui Pengembangan Kapasitas Reserse Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan .

Demikian sekilas Info buat rekan rekan di wilayah .
Semoga Bermanfaat .

RAKOR BIN SDM POLRI T.A. 2011

Posted on

I. PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang

a. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri merupakan suatu kegiatan penting bagi organisasi Polri, untuk menata dan membentuk personel Polri agar mampu melaksanakan tugas dengan baik, serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian organisasi Polri, sehingga Polri mampu melaksanakan tugas secara professional dengan menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum, transparan danakuntabel;

b. Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan SDM Polri tersebut, tentunya harus dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan (Sustainable) sesuai dengan kebutuhan organisasi, menuju Postur Polri yang professional, bermoral dan modern melalui kegiatan penerimaan anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis;

c. Dalam rangka memantapkan Program Revitalisasi Polri di bidang Sumber Daya Manusia Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan Humanis dalam mewujudkan pelayanan prima, maka diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan SDM (Rakor Bin SDM) Polri T.A. 2011;

d. Guna menjamin kelancaran dalam pelaksanaan Rakor Bin SDM Polri T.A 2011 dan untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka perlu disusun buku panduan bagi panitia penyelenggara, peserta dan semua pihak yang berkepentingan, dalam kegiatan tersebut.

2. Dasar.

a. Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;

b. Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Markas Besar Kepolisan Negara Republik Indonesia (Mabes Polri);
c. Peraturan . . . . .

c. Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda);

d. Keputusan De SDM Kapolri Nomor : KEP/103/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Rencana Kerja Staf Deputi SumberDaya Manusia Polri T.A. 2011;

e. Keputusan As SDM Kapolri Nomor : KEP/2/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan Kinerja Staf Sumber Daya Manusia Polri T.A. 2011;

f. Surat Perintah As SDM Kapolri Nomor: Sprin/1151/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang penunjukan kepanitiaan Rakor Bin PNS Polri T.A. 2011;

g. Surat Perintah As SDM Kapolri Nomor: Sprin/1155/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Penyelenggaraan Sosialisasi Penghitungan Kebutuhan PNS berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi PNS di lingkungan Polri;

h. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2101/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Penyelenggaraan Rakor Bin SDM Polri T.A. 2011.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rakor Bin SDM Polri TA. 2011 dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan informasi sekaligus arahan kepada peserta Rakor Bin SDM Polri tentang tugas pokok dan fungsi SDM Polri serta hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas T.A. 2011.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Rakor Bin SDM Polri TA. 2011 adalah agar para peserta memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Kebijakan Pimpinan Polri di Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.

II. PELAKSANAAN.

4. Tema :

”Melalui Rakor Bin SDM Polri T.A. 2011, kita mantapkan Revitalisasi Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis guna mewujudkan pelayanan prima”

5. Waktu dan Tempat

a. Hari : Selasa dan Rabu
b. Tanggal : 8 dan 9 Nopember 2011
c. Pukul : 08.00 s/d selesai
d. Tempat : Pembukaan di Rupattama Mabes Polri, dilanjutkan
keRoyal Safari Garden Hotel Jl. Raya Puncak No.601 Cisarua Bogor

6. Susunan Acara Raker Bin SDM Polri

Kegiatan Rakorbin SDM Polri T.A. 2011 dapat diselenggarakan/ dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu/jadwal yang telah direncanakan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Hari Pertama, Selasa, tanggal 8 Nopember 2011
1) Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 pukul 08.00 s.d 15.30 WIB bertempat di Rupattama Mabes Polri;
2) Laporan Ketua Panitia jam 08.05 – 08.15 WIB;
3) Sambutan dan Pembekalan dari Kapolri (Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo) pada jam 08.15 sd 09.00 WIB;
4) Pembekalan dari Wakapolri (Komjen Pol. Drs. Nanan Sukarna) dengan materi “Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri” pada jam 09.20 sd 10.45 WIB;
5) Pembekalan dari Irwasum Polri disampaikan Wairwasum Polri (Irjen Pol. Drs. Hasyim Irianto, SH) dengan materi “Evaluasi Hasil Rekrutmen Polri T.A. 2011 dan hasil Wasrik Bidang Pembinaan pada Satker kewilayahan” pada jam 11.00 sd 12.00 WIB;
6) Pembekalan dari Asrena Kapolri yang disampaikan oleh Jaro Jemengar (Brigjen Pol.Drs. Mamadoa) dengan materi “Sistim Penganggaran yang mendukung pengembangan SDM Polri” pada jam 13.00 sd 14.00 WIB;
7) Pembekalan dari Kadivpropam Polri disampaikan oleh Karo Watprov Divpropam Polri (Brigjen Pol. Drs. Yotje Monde, M.Hum) dengan materi “Kode Etik dan Profesi Anggota Polri” pada jam 14.00 sd 15.00 WIB;

b. Hari Kedua, Rabu, tanggal 9 Nopember 2011
1) Pembekalan dari As SDM Kapolri (Irjen Pol. Drs. Prasetyo, SH., MM., M.Hum) pada jam 07.30 sd 09.00 WIB;
2) Pembekalan dari Karo Jianstra SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Haka Astana) padajam 10.30 sd 11.00 WIB;
3) Pembekalan dari Karo Binkar SSDM Polri (Kombes Pol. Drs. Deden Djuhara) pada jam 13.00 sd 14.00 WIB;
4) Pembekalan dari Karo Watpers SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Tri Handoyo) pada jam 14.00 sd 15.00 WIB;
5) Pembekalan dari Karo Psikologi SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Ridho Waseso) pada jam 15.30 sd 16.30 WIB;
6) Sosialisasi Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja oleh Karo Jianstra dan Tim pada jam 16.30 sd 17.30 WIB;
7) Diskusi kelompok pada jam 19.00 sd 21.00 WIB:
a) Kelompok I membahas : Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Mabes Polri;

b) Kelompok II membahas “Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polda;

c) Kelompok III membahas: Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polres;

d) Kelompok IV membahas “Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polsek dan Polsubsektor”;

8) Pembekalan dari Karo Dalpers SSDM Polri (Kombes Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan) pada jam 11.00 sd 12,00 WIB;

7. Hasil yang dicapai

Hal-hal yang esensial/pointers penting dalam pelaksanaan kegiatan Rakorbin SDM Polri T.A. 2011 yang menjadi bahan untuk dapat ditindaklanjuti oleh para peserta Rakorbin SDM Polri T.A. 2011, yang tertuang dalam materi para pemapar dan tanya jawab para peserta Rakor, adalah sebagai berikut :

a. Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh As SDM Kapolri, secara garis besar menyampaian tentang :
1) Maksud dan tujuan, waktu dan tempat diselenggarakannya Rakorbin SDM Polri T.A. 2011;
2) Peserta Rakorbin SDM Polri yang terdiri dari para Karo Sde SDM Polri, para Sesro Sde SDM Polri, para Kabag Sde SDM Polri, Kabid Litpers Puspaminal Polri, para pengembang fungsi personel Satker Mabes Polri, para Karopers, Kabag Binkar, Kabag Dalpers dan Kabag Psi Ropers Polda;
3) Tema : “Melalui Rakor Bin SDM Polri T.A. 2011, kita mantapkan Revitalisasi Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis guna mewujudkan pelayanan prima”
4) Materi yang disampaikan dalam Rakorbin SDM Polri sesuai jadwal akan diselenggarakan dengan akolasi waktu yang ditetapkan;
5) Kegiatan Raker akan dilanjutkan dengan sosialisasi penghitungan rencana kebutuhan PNS, terkait dengan adanya Moratorium PNS
6) Permohonan kepada Kapolri untuk membuka Rakorbin SDM Polri T.A. 2011.
b. Sambutan dan Pembekalan dari Kapolri (Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo) pada jam 08.20 sd 09.00 WIB;
1) Rakorbin merupakan momen strategis dan penting, sebagai wahana untuk mengkaji implementasi strategi dan kebijakan Polri di bidang SDM yang telah berjalan selama ini;
2) Menguatkan tekad dan komitmen dalam rangka mewujudkan personel SDM yang profesional, bermoral dan modern serta dipercaya masyarakat, sehingga mampu melaksanakan tugas secara obyektif, adil, bersih, transparan, akuntabel dan humanis
3) beberapa hal penting dan menjadi sorotan masyarakat

a) Rekruitmen, diusahakan tidak adanya komplain masyarakat tetang rekuitmen, sistem sudah baik, pilih orang-orang yang berkompeten dalam bidang SDM yang mampu menjalakan pembinaan personel secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis;
b) Pembinaan Karier, persiapkan personel yang akan menduduki jabatan strategis, dimulai sejak yang bersangkutan tamat pendidikan pertama, dari pengalaman dinas akan terlihat personel yang mampu dan dipersiapan untuk jabatan sampai dengan level pimpinan, tidak ada sesorang akan menduduki jabatan secara tiab-tiba harus dilihat riwayat jabatan dan kribrilitias yang bersangkutan;
c) Monatorium PNS, dicarikan solusi tentang monatorium PNS, dapat dicarikan tenaga honorer, perintah undang-undang untuk lebih memanfaatkan tenaga honorer sudah ada.
4) Beberapa materi penting yang perlu perhatian kita semua, permasalahan di bidang sdm dapat diselesaikan secara tuntas
a) RBP telah masuk semester II, sehingga perlu dilakukan analisa;
b) sistem menajamen kinerja untuk jabatan fungsional dan struktural menjadi acuan kinerja dalam dasar pemberian tunjangan kerja, baik untuk promosi jabatan maupun pendidikan;
c) Sosialisasikan perkap 16 tahun 2011 tentang penilaian kinerja, melalui SMK, tetapkan faktor ginerik dan spesifik sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dalam penilaian kinerja.
d) pokok wewenang yang merupakan kebijakan pimpinan polri melalui revisi Keputusan Kapolri Nomor 74 .
c. Pembekalan dari Wakapolri (Komjen Pol. Drs. Nanan Sukarna) dengan materi “Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri”;

1) Penanngung jawab terhadap Bin SDM adalah rekan-rekan semua yang hadir saat ini, teguran dari Kapolri tadi sudah jelas, waktu werving akpol, kenapa yang tidak lulus psikologi dan jasmani kok masih bisa masuk ? jangan karena ada perintah kapolda, tetapi harus profesional, dilakukan secara bersih, transparant, akuntabel dan humanis, melaksanakan bin sdm semuanya tergantung pada pimpinan dan sistem, kalau pimpinan dan sistemnya tidak ada integritas dan tidak benar, maka ya berarti sistemnya menjadi tidak jalan, harus ada komitmen yang dipedomani;
2) karo sdm yang menjalani semua sistem bin sdm di polda, sebelum membina ya as sdm harus melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada fungsi sdm, contoh menjelang seleksi Sespim, 6 bulan sebelumnya karo sdm lapor kapolda untuk persiapan anggota yang akan daftar, buat sprint, panggil anggota untuk dilakukan pembinaan;

3) Kerangka Revitalisasi, Grand Startegi akan tercapai tahun 2014 nanti, tetapi saya ingin seluruhnya dapat tercapai dari sekarang, pelayanan prima jangan nunggu nanti, harus sudah mulai dilakukan dari sekarang, Road Map Revitalisasi :Penguatan institusi, terobosan kreatifitas, dan peningkatan integritas, hal ini yang akan menghasilkan komitmen revitalisasi
4) creative breakthrough dalam bin sdm :
a) Pemisahan personel
• Bagi personel yang akan mengakhiri tugas (ketika memasuki usia 55 tahun) tidak secara otomatis melanjutkan pengabdiannya (sampai dengan usia 58 tahun) akan tetapi harus dilakukan uji kelayakan dengan pertimbangan untuk mejalani sisa masa dinasnya.
• H-2 tahun minimum sudah dipanggil semua level untuk diberikan arahan, ditanyakan home basenya nanti dimana, harapannya apa (dipanggil secara personel), apa yang bisa institusi bantu ? apabila memungkinkan dicarikan jabatan pada institusi lain di luar Polri, sebaiknya yang mau pensiun juga harusnya sudah punya mitra.
b) Perawatan Personel
• Dalam hal pemberian hal terhadap personel (kenaikan pangkat gaji berkala, jabatan, tandajasa, kesempatan pengembangan kemampuan, dll) dilaksanakan atas dasar penilaian yang obyektif dan diperlukan persiapan-persiapan tertentu (bukan otomatis).
• Rehabilitasi jangan lepas dari personel, tugasnya hanya memberikan surat setealh menjalani hukuman, seharusnya tidak selesai di situ saja, tetapi juga diberikan pembinaan dan dipantau sikapnya.
• Melakukan langkah kongkrit terhadap personel yang bermasalah (menghindari mutasi / promosi jabatan terhadap personel yang belum / sedang menjalani sanksi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan)
c) Pengadaan Personel
Rekruitmen :
• Mencari calon anggota Polri dari masyarakat dengan sistem talent scouting;
• Siapkan calon jauh hari sebelumnya (minimal 1 tahun sebelum jadwal pendaftaran), rekruitmen jangan tegantung pada jadwal tes;
• Menyelenggarakan pendaftaran anggota polri setiap hari sepanjang tahun, tugaskan kapolres dan kapolsek untuk mencari calon-calon;
• Para kasatker dan kasatwil bertanggung jawab dalam hal pencarian minat dan bakat dari anggota / masyarakat yang pantas dan layak untuk menjadi anggota polri;
d) Masalah reward dan punishmen :
Polri tidak pernah punya daftar reward yang jelas, coba diinventarisir, contoh untuk pemberian kenaikan gaji berkala, surat terima kasih harusnya juga merupakan reward, harus jelas menginventarisir reward. Personel yang akan mendapatkan reward jangan otomatis, tetapi dipanggil dan diberikan arahan.
e) Pengangkatan PHL :
Waktu diangkat sebagai PHL apakah dibuatkan perjanjian ? Kasatker harus bertanggung jawab dengan pengangkatan PHL, kalau memang yang bersangkutan dinilai tidak baik ya pecat saja, kalau masa tugasnya sudah selesai ya segera saja diberhentikan, atau kalau dinilai baik dipersiapkan untuk diangkat menjadi PNS.
d. Pembekalan dari Irwasum Polri (diwakili oleh Wairwasum Polri Irjen Pol. Drs. HasyimIrianto, SH) dengan materi “Evaluasi Hasil Rekrutmen Polri T.A. 2011 dan hasil Wasrik Bidang Pembinaan pada Satker kewilayahan”;
1) HTCK Itwasum polri dengan SSDM Polri mendasari kepada Perkap No 21 / 2010 untuk HTCK tersebut terdapat 2 hub kerja baik vertikal (quality assuransce dan konsultan) maupun horizontal (hubungan kerja antara bagian dan fungsi dalam rangka kelancaran kerja);
2) Hubungan dengan SSDM bisa memanfaatkan peran itwasum atau itwasda masing-masing dalam rangka menghilangkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja bisa terjadi, dalam hub vertikal dalam rangka :
a) wasrik umum
b) wasrik terprogram
c) Wasrik khusus
d) Verifikasi jabatan
e) Wasrik tujuan tertentu : yang menjadi atensi khusus
f) Dalam rangka reviu / penelaahn laporan keuangan
g) Tanggapan hasil temuan wasrik dalam rangka evaluasi APIP dan temuan BPK
h) Pre audit pengadaan
i) Pengawasan rekruitmen personel dan rekomendasi untuk binkar pati dan pamen
3) Hub horizontal :
a) giat koordinasi saran dan pendapat bid sdm
b) Konsultasi menyampaikan hasil temuan untuk segera ditanggapi untuk uji nilai
c) Pelibatan dalam rapat tertentu dalam rangka wasrik khusus
d) Pengurusan hak perswonel terkait dnegan bin sdm dan perawatan personel
e) Kordinasi kebijuakan dan diklat personel
4) Evaluasi hasil rekruitmen Polri :
a) Bidang Rekruitmen : Peserta tes tingkat daerah yang tidak memenuhi syarat di luluskan mengikuti test di tingkat pusat;
b) Bidang Pemeriksanaan Kesehatan :
1) Peserta meemnuhi syarat kesehatan tingkat panda, namun masih mengikuti tes kesehatan tingkat pusat;
2) Di itngkat pusat tidak dilaksanakan tes rekam jantung (alasan kurang anggaran)
3) Pemeriksaan fisik peserta perempuan sebagian besar dilakukan oleh petugas pria dan sebaliknya 9alasan kekurangan personel)
4) Hasil rekam medis dan niali kesehatan setelah di rekap, masih di bawa oleh tim kesehatan, tidak dimasukan ke dalam box, dikunci dan disimpan di ruangan provost
c) Bidang Kesehatan Jasmani ;
1) Peserta daerah tidak memenuhi syarat, namun tetap dikirim ke tingkat pusat;
2) Pemeriksanaan amtropometri (struktur ideal) terhadap peserta pria dilakukan oleh petugas wanita dan sebaliknya
d) Bidang pemeriksanaan psikologi ;
1) 12 peserta tidak memenuhi syarat psikologi;
2) Proses penalaran kuran gtransparan, tidak memaparkan hasil nilai peserta kepada eksternal dan internal;
3) Proses entry data nilai tidak didampingi pengaruh eksternal dan internal
e) Bidang Ujian Akademik ;
1) Hasil ujian materi bahasa inggris, 50% peserta kurang memuaskan;
2) Hasil tes potensi akademik, 90% peserta nilai diatas standar
f) Bidang Pemeriksaan Penampilan : terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat penamilan tetapi di ikutsertakan dalam tes tingkat pusat
5) Hasil Wasrik bidang SDM :
a) Terdapat tumpang tindih tupoksi biro / bag / subbag;
b) Terdapat tumpang tindih kegiatan bin PNS;
c) Terdapat duplikasi penganggaran kegiatan yang sama oleh Biro / Bag yang berbeda;
d) Adanya keterlambatan penunjukan personel dlm proses pengadaan barang & jasa sehingga terjadi keterlambatan pembayaran kegiatan yg telah dilaksanakan;
e) Dalam proses rekruitment terkesan adanya indikasi tidak transparan;
f) Dalam proses mutasi jabatan, sidang wanjak tidak dilaksanakan secara konsisten;
g) Adanya personel yang sakit menahun tidak dilakukan pemeriksanaan kesehatan untuk menentukan bisa / tidkanya personel tersebut diberdayakan;
h) Terdapat putusan PTDH yang tidak ditindak lanjuti;
i) Penempatan personel belum sesuai dengan kompetensi / Dikbangspes / pelatihannya.
6) REKOMENDASI :
a) diharapkan temuan wasrik terhadap1 aspek perencanaan dan organisasi di satker ssdm maupun kewilayahan sudah ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi temuan berulang pada saat wasrik tahap II aspek pelaksanaan dan wasdal;
b) diharapkan agar rekruitment personel polri dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memenuhi sop & aturan yang berlaku lainnya serta mengaktifkan peran pengawas internal maupun eksternal;
c) mutasi jabatan dan penempatan personel seyogyanya

e. Pembekalan dari Asrena Kapolri yang disampaikan oleh Karo Jemengar Srena Polri (Brigjen Pol. Drs. Mamadoa) dengan materi “Sistim Penganggaran yang mendukung pengembangan SDM Polri”;
1) Terkait dengan sistem penanggaran tidak dapat berdiri sendiri tetapi melaui kebijakan reformasi birokrasi Polri, pada tahun 2010 – 2014 disebutkan bahwa ada 8 ares perubahan yang menjadi arahan : perubahan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sdm aparatur, penagwasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.Terkait dengan perubahan manaejemn sdm, hasil yang diharapkan adalah terbangunya kualitas sdmaparatur berintegritas, profesional, modern dan sejahtera
2) Road map yang mendasari perubahan, ada 3 program revitalisasi polri :
a) penguatan institusi
b) terobosan kreatif
c) peningkatan integritas
3) Perbandingan kegatan dalam program SDMPolri T.A. 2011 dan T.A. 2012 (Belanja Barang) :

1) Alokasi anggaran mendukung pemberdayaan SDM Polri :
a) Program Diklat Aparatur Polri 629.143 M;
b) Program Pemberdayaan SDM 246,30 Mm terdiri dari Belanja Pegawai 179,087 M dan Belanja Barang 67,224 M;
c) Program Sarpras (Belanja Modal 24,919 M)
d) PNBP 1,927 M (Pusdik Lantas, S2 Dik Lantas dan Dik Auditor)

a. Pembekalan dari Kadivpropam Polri disampaikan oleh Karo Watprov Divpropam Polri (Brigjen Pol. Drs. Yotje Monde, M.Hum) dengan materi “Kode Etik dan Profesi Anggota Polri” pada jam 14.00 sd 15.00 WIB;
1) Materi akan dibagi 2 tentang Kode Etik Polri yang akan disampaikan secara garis besar dan masalah koordinasi antara Propam dengan SSDM sehubungan dengan adminsitrasi yang diperlukan, juga akan diberikan penjelasan tentang profil Propam Polri;
2) Esensi Peranan Propam :
Sebagai benteng terakhir bagi pencitraan Polri di masyarakat, agar Polri tidak dihujat oleh Masyarakat, melainkan dihormati dan dekat dengan masyarakat. Jika Polri banyak dihujat, maka itu berarti Propam gagal menjalankan tugasnya. Propam adalah mitra fungsi teknis Polri
3) Arah dan kebijakan strategi Div Propam Polri :
a) Kualitas dan kuantitas personel;
b) Bersikap jujur, adil dan profesional;
c) Prinsip adil sesuai tuntutan masyarakat;
d) Obyektif dan tidak kolutif;
e) Rekruitmen dan Diklat Khusus;
f) Peningkatan Integritas;
g) Kemampuan peroleh informasi.
4) Pada umumnya hal-hal yang diajukan masyarakat tentang :
a) Tidak puas terhadap kinerja Polri berkaitan dengan lambatnya penyelesaian perkara, adanya diskriminasi atau keberpihakan dalam proses penyidikan;
b) Arogansi petugas polri terhadap masyarakat antara lain perilaku yang tidak sopan, pengancaman, penganiayaan dan sebagainya;
c) Masalah pungli dalam penerimaan SEBA, AKPOL, pengurusan SIM, STNK dan BPKP serta dalam penanganan perkara lainnya;
d) Menelantarkan keluarga dan perselingkuhan;
e) Tidak puas atas putusan hukuman disiplin oleh Ankum yang dianggap terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan pelapor sebagai korban.
b. Pembekalan dari As SDM Kapolri (Irjen Pol. Drs. Prasetyo, SH., MM., M.Hum);
1) Arahan dari Kapolri kemarin cukup jelas, kita tinggal melaksanakan di lapangan dengan serius, apa yang menjadi obsesi dari SDM;
2) Assesesmen center hanya untuk mencocokan dalam memprediksi perilaku melalui penggunaan dengan berbagai metode yang dapat mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab di masa mendatang dengan menggunakan kriteria kesusksesan dalam jabatan tersebut / jabatan yang akan disandang oleh yang bersangkutan;

3) Revitalisasi Pembinaan SDM Polri :
a) Rekruitmen dan Seleksi Pendidikan Pengembangan dilaksanakan dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis”(Amanat RBP II thn.2011 s/d 2014);
b) Melaksanakan pendidikan Alih Golongan Perwira untuk penuhi kebutuhan inspektur;
c) “Melaksanakanpergeseran personel sampai ke tingkatPolsek dan menjadikan Polsek sebagaiSentra Pelayanan Kepolisian ”;
d) “Penuntasan Sistem Pembinaan SDM Polri terkait Tunjangan Kinerja (PERKAP Nmr : 6 thn 2011) pada SOTK baru (Sisbinpers)”;
e) “Menyegerakan pemberian SkepJabatan Fungsional tertentu di lingk Polri (penyidik, peneliti, analis, dll). (Skep Kapolri Nmr : 582/IX/2011)”;
f) Melakukan pembinaan karier personel Polri dengan menerapkan prinsip Merrit System dan Achievement sesuai dengan kompetensi melalui aplikasi sisbinkar Polri yang terintegrasi denganAssessment Center”.(Amanat RBP Gel II 2011 S/d 2014).
4) Program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II (2011 – 2014)
Ada 8 Program yang harus menjadi perhatian :
a) Penataan dan penguatan organisasi, dengan hasil yang diharapkan terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
b) Penataan tata laksana, dengan hasil yang diharapkan terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai Good Govermance;
c) Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan hasil yang diharapkan regulasi yang lebih mantap, tidak tumpang tindaih dan kondusif;
d) Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan harapan terwujudnya kemampuan lembaga dalam memebrikan pelayanan prima;
e) Penataan sistem manajemen SDM dan Aparatur, dengan hasil yang diharapkan terbangunnya kualitas sdm aparatur berintegritas, profesional , modern dan sejahtera;
f) Transformasi budaya/perubahan dengan hasil yang diharapkan adanya perubahan mind set dan culture set. serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi;
g) Penguatan Pengawasan, dengan hasil yang diharapkan meningkatnya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang bersih & bebas KKN;
h) Penguatan akuntabilitas kinerja, dengan hasil yang diharapkan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

c. Pembekalan dari Karo Jianstra SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Haka Astana) pada jam 10.30 sd 11.45 WIB;
1) Reformasi Birokrasi Polri untuk SDM menerima program yang ke 5 yaitu penataan sistem manajemen sdm aparatur. mulai dari penataan rekrutitmen pegawai sampai dengan pengakhiran tugas dinas.
2) Untuk RBP Gel I penilaian dari tim indenpendent adalah cukup baik, diharapkan untuk RBP Gelombang II dengan sample yang akan ditunjuk secara acak, dapat dilihat sejauhmana sudah dilaksanakan oleh Polri ini.
3) Amanat Teknis RBP yang harus ditindak lanjuti :
a) Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberhentian anggota (PP 1/2003), Tunduk pada peradilan umum (PP 3/2003),Peraturan disiplin (PP 2/2003) dan Hak-hak anggota polri (PP 42/2010)
b) Peraturan Presiden yang mengatur tentang ikatan dinas, Tunjangan jabatan fungsional dan Tunjangan dan hak-hak lainnya
c) Peraturan Kapolri yang mengatur tentang persyaratan lain menjadi anggota, Penerimaan anggota, Penerimaan anggota non karir, Sistem pendidikan polri, Masa dinas surut dan Pengangkatan anggota non karir
4) Sistem manajemen Kinerja, adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawai negeri pada polri (polri + pns) agar selaras dengan visi dan misi organisasi diharapkan tahun 2012 sudah dapat dilaksanakan
5) Tunjangan Kinerja Perkap Nomor 16/2011 terdiri dari 5 BAB dan 17 Pasal tentang Tata Cara pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri pada Polri.
Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan yang diberikan sebagai reward atas prestasi yang telah diraih oleh anggota atas pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diberikan kepada pegawai negeri polri yang bekerja secara penuh (kuantitas) dengan memenuhi jam kerja dan hari kerja di dalam melaksanakan tugas kepolisian yang dinilai berdasarkansistem manajemen kinerja (smk) / kualitasPrinsip pemberian tunjangan kinerja adalah : adil, layak, transparan dan akuntabel.
6) Pokok-Pokok pelimpahan wewenang dalam pembinaan SDM Polri yang dulu diatur dalam Kep Kapolri nomor 74 /XI / 2003, akan direvisi dalam PP baru terdiri dari 7 BAB dan 37 Pasal.
d. Pembekalan dari Karo Binkar SSDM Polri (Kombes Pol. Drs. Deden Djuhara);
1) Bagaimana kiat-kiat dalam menempatkan personel, jangan sampai ada loncatan-loncatan yang tidak sesuai dengan prosedur, menempatkan personel sesuai dengan kompetensinya;
2) Pada saat wanjak agar Karo SDM terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan Pejabat Utama dan Atasan dari calon yang akan dipromosikan, sehingga tidak terjadi diskusi yang alot;
3) Para Karo SDM Polda agar membuat terobosan kreatif / warna lain, seperti ada yang lulusan SIPSS dan sudah ikut Sespim serta Susjab Kapolres agar diberikan kesempatan, karena akan sangat membantu tugas-tugas Polri dilapangan;
4) Jabatan Kompol realnya 6.990, dan AKBP peluang jabatan masih cukup banyak 3.827, polda yang sudah kelebihan agar mengusulkan. Untuk jabatan AKBP eselon IIb1 ada 2.389, IIb2 ada 390, IIIb ada 690;lulusan lemhanas dan sespati yang masih duduki jabatan KBP ada 600 orang.

5) Penjelasan dari Kabag Kompeten (KBP Drs. Joko Prastowo) tentang Program kegiatan Bag Infopers :
a) LHKPN adalah laporan harta kekeyaan pejabat negara telah dilakukan revisi / perubahan dan Kep Kapolri, Pejabat yang berhubungan dengan pelayanan publik : Ka SPKT, Kapolsek, dengan adanya Perkap yang baru maka beban kita bertambah banyak, dan akan dinilai oleh UK4 (Pejabat Pebantu Presiden) apabila tidak melakukan kewajiban akan berpengaruh pada penilaian kinerja dan bisa dibawa dalam rapat Kabinet. Kita diikutkan pada PIAK (peniaian inisatif anti korupsi) hasilnya Polri masuk peringkatkedua setelah Kementrian Perindustrian dari 70 unit kerja yang meliputi 18 Kementiran, Lembaga dan Instansi, sedangkan di Polri diikuti oleh 6 unit kerja : propam, lantas, sdm, humas, bareskrim dan sarpras dalam rangka memperkecil, menghilangkan KKN;
b) Permasalahan Infopers :
• Jaringan Intranet, Sudah tergelar di satker-satker, terdapat beberapa polda yang sudah terpasang tetapi tidak difungsikan dengan optimal, Jaringan ini gunanya untuk mengirim data base personel dalam bentuk laporan kekuatan yang sudah dijadwalkan setiap 3 bulan sekali (triwulan I dilaporkan terakhir pada tanggal 31 Maret, Triwulan II pada 30 Juli, Triwulan III pada 30 September dan Triwulan IV pada 31 Desember),.
• Administrasi dokumen personel, beberapa Satker mengajukan perubahan nama dan NRP, namun kelengkapan administrasinya belum dilengkapi, contoh perubahan NRP tidak melampirkan Akta Kenal Lahir
• Skep pengangkatan ke II sudah diterbitkan, maka Skep yang I tolong ditarik.
• Blangko KTA belum dapat dipenuhi semuanya karena keterbatasan anggaran, untuk solusinya tolong pedomani Perkap 12, lakukan selektif yang tidak perlu untuk dilakukan penggantian, jangan diganti.
6) Penjelasan dari Kabag Kompeten (KBP Drs, Untung Leksono) tentang Assesment Center :
a) Dalam penyabaran RBP II tentang assessment center yang menjadi pilot project assesmen center di tingkat polda adalah Polda Riau, Kaltim dan Jatim, agar polda tersebut benar-benar mempersiapan dan akan dilakuakn pengecekan oleh penilai RBP II dalam hal ini kementian PAN.
b) Permasalahan di Polda : sangat terbatasnya Asesor, tidak adanya Asesor, belum adanya profil kompetensi / masih berbeda tiap polda, belum adanya kamus kompetensi, tidak ada tools dan tidak adanya outsourcing;
c) Cara mencari kompetensi jabatan :
• Lakukan job analisis jabatan akan dicari kompetensinya
• Pahami job desk yang mau dicari kompetensinya
• Isi kuestioner
7) Penjelasan dari Kabag Gassus (KBP Ida Oetari Poernamasasi, SAP) tentang Permasalahan pada penugassan khusus :

a) permasalahan BNN ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan posisi yang sudah terpisah dengan Polri, dahulu merupakan mutasi, sekarang diberlakukan sebagai anggota yang melakukan penugassan khusus tidak lagi mutasi;
b) Seleksi sudah mulai dideclare kan ke seluruh jajaran Polda, agar calon yang dikirim harus yang berminat dan jangan yang baru selesaikan melahirkan dan jangan yang sedang bermasalah;
c) Penugasan luar negeri, dalam waktu dekat kami akan mengirimkan calon staf pribadi untuk dubes belanda, hanoi, italia, columbia, amerika, silahkan anggotanya yang mempunyai kemampuan berbahasa inggris disiapkan untuk mengikuti seleksi;
d) Inpres tentang Pengarus Utamaan Gender bukan hanya mengatur tentang perempuan saja tetapi karena kebutuhan laki-laki dan perempuan yang dibutuhkan dalam organisasi.
e. Pembekalan dari Karo Watpers SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Tri Handoyo;
1) Permasalahan yang ada pada personel :
a) Masih tingginya angka pelanggaran yang dilakukan personel baik Disiplin, Kode Etik, Profesi Kepolisian dan pelanggaran pidana,
b) Masih kurangnya pembinaan mental dan moral, kurangnya keperdulian pimpinan terhadap kegiatan pembinaan mental dan moral, kurangnya personel yang mengawaki dalam bidang pembinaan mental dan moral;
c) Meningkatnya permasalahan rumah tangga (banyak kasus cerai).
2) Upaya Jangka Pendek yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi kasus Nikah, Kawin dan Cerai (NKC) :
 Meningkatkan dan memberdayakan rohaniwan dalam binrohtal secara rutin dan terjadwal.
 Meningkatkan binrohtal fungsi pimpinan.
 Perlunya pimpinan memberikan keteladanan baik di lingkungan kedinasan maupun kekeluargaan.
 Pertimbangan jabatan terhadap personel yang bermasalah.
 Bagi pengemban fungsi personel perlu peningkatan moral dalam keberagamaan.
 Analisa dan evaluasi peningkatan moral personel
3) Upaya Jangka panjang yang harus dilakukan :
 Perlunya materi pengetahuan agama dalam kurikulum pendidikan, sehingga mereka saat keluar mempunyai moral dan etika yang baik;
 Perlu adanya personel pengemban fungsi bintal di tingkat polres.
 Perlunya struktur pengemban fungsi bintal yang memadai di kewilayahan.

4) Bagian Pembinaan Jasmani (Binjas) Pembinaan Jasmani dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesamaptaan anggota / PNS Polri, melaksanakan tes kesemaptaan jasmani dalam rangka tes seleksi pendidikan pembentukan dan pengembangan, dan menyusun hanjar yang berhubungan dengan pembinaan jasmani;
Hal-hal yang menjadi atensi dalam pelaksanaan seleksi jasmani di tingkat polda adalah (dilakukan setelah calon peserta melakukan tes kesehatan):
• Agar polda mempedomani ketentuan yang ada, untuk tidak meluluskan calon yang tidak memenuhi syarat kesamaptaan jasmani;
• Polda lebih selektif dalam pelaksanaan uji kesamaptaan;
• khususnya renang & pull up.
5) Bagian Pelayanan Hak Anggota, bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi bagi penuhan hak anggota / PNS Polri, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
Temuan –temuan dalam bidang peyanan Hak :
a) Usulan Cuti
• Usulan ijin / cuti / ibadah ke luar negeri masih banyak yang mengirimkan hanya berselang 2 hari dari keberangkatan.
• Terdapat ijin ibadah/ ijin ke luar negeri pati dijukan ke as sdm, yang seharusnya ke kapolri
b) Tanda Kehormatan Polri
• Pengusulan tanhor dari polda tidak dilengkapi oleh litsus (skhp).
• Usulan tanhor bintang &satya lencana tidak dilengkapi dengan berkas admin.
c) Santunan gugur tewas dan cacat
• Pengajuan usulan kep gurwas/cacat dari polda tidakdidahului sidang tingkat polda.
o Polda belum kirimkan berkas kecacatan dalam usulan keputusan cacat.
• Polda2 belum mengirimkan data tentang santunan2 yang telah diterima oleh anggota/ahli waris.
6) Pemberian reward bagi anggota Polri, sesuai arahan Wakapolri kepada As SDM Kapolri pada tanggal 3 Oktober 2011 diharapkan para Karo SDM agar setiap bulan mengiirmkan laporan hasil reward dan punishment yang telah diberikan kepada anggota Polri untuk ditembuskan kepada Kadivhumas Polri.
f. Pembekalan dari Karo Psikologi SSDM Polri (Brigjen Pol. Drs. Ridho Waseso) pada jam 15.30 sd 16.30 WIB;
1) Saat ini banyak hujatan terhadap kinerja polri, penilaian negatif kepada polri diberikan oleh masyarakat, diharapkan untuk meminimalisir hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap sikap dan prilaku anggota polri untuk mencari yang terbaik. Banyaknya anggota polri tentu banyak perbedaan pula dalam sikap dan prilakunya baik yang bertugas di maebs polri maupun yang di polda-polda;
2) Terobosan kreatif yang dilakukan dalam mendukung pelayanan bimbingan konseling adalah :
• mengadakan pelatihan bimbingan konseling bagi personil polri yang berkualifikasi sarjana psikologi/psikolog;
• diharapkan para Karo SDM dapat menginventari sasi personil polri yang berkualifikasi sarjana psikologi/psikolog yang ditugaskan di luar fungsi psikologi; dan
• membuat telaahan staf validasi organisasi tingkat polda untuk mewadahi sarjana psikologi/psikolog di tingkat polres.
3) Pemetaan Psikologi (mapping) dilakukan dalam rangka :
• Memetakan SDM Polri yang kompeten sesuai dengan bidangnya;
• Dilaksanakan dalam rangka pengembangan karier personel;
• Psikologi Polda harus terus memperbaharui data personel, bekerja sama dengan Satker dan Satfung terkait.
a. Koreksi data hasil tes psikologi selalu menggunakan scanner :
• Berdasar prinsip BETAH, pengolahan data hasil tes Psikologi menggunakanScanner;
• Ada beberapa Polda yang belum memilikiscanner atau scanner-nya dalam kondisi rusak;
• Agar Karo SDM Polda mendukung pengadaan;
• Para Kabag Psikologi/operator Psikologi sebelummelaksanakan proses koreksi agar melakukan simulasi awal.
4) Pembekalan konseling psikologi sebagai bantuan tugas operasional di daerah konflik, diberikan kepada personel Polri yang akan melaksanakan tugas dan keluarga yang ditinggalkan, kegiatan ini dimasukkan dalam rencana kegiatan tahunan dari bag psikologi;
5) Pemberian konseling terhadap personel Polri yang menjadi korban pasca bencana (trauma healing) :
• Psikolog Polda partisipasi langsung dalam proses pemulihan trauma pasca bencana terhadap personel Polri dan keluarganya;
• Lakukan kerjasama dengan LSM, HIMPSI wilayah atau lembaga yang bergerak dalam proses trauma healing.
6) Forensik Psikolog Polri, dalam waktu dekat akan ada seminar di akpol tentang forensik, dan ke depan dalam menghadapi tantangan psikologi forensik perlu ditingkatkan melalui seminar dan workshop dengan peserta para psikolog polri dan polda;
g. Sosialisasi Perkap Nomor 16 tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Penilaian Kinerjabagi pegawai negeri pada Polri dengan sistem manajemen kinerja oleh Kabag Jiansis Rojianstra SSDM Polri (KBP Drs. Asep Suhendar):
1) Tim penyusun dipimpin oleh Karo Jianstra SSDM Polri akan melaksanakan Sosialisasi yaitu Penyampaian informasi berupa kebijakan pimpinan dan penjabaran Reformasi Birokrasi Polri yang harus dilaksanakan oleh Polri dari tingkat Mabes, Polda, Polres maupun Polsek;
2) Filosofinya adalah :
• Capasity building dan bahan masukan guna pengambilan keputusan pembinaan SDM :
 Meningkatkan kompetensi pada jabatannya;
 Identifikasi dan penetapan kebutuhan pelatihan dan pengembangan;
 Evaluasi kesiapan personel dalam penempatan jabatan.
• Penghargaan atas kontribusi personel kepada organisasi;
• Merubah mind set dan culture set;
• Mengembangkan SDM Polri melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas pokok fungsinya.
3) Konsep Dasar Penilaian Kinerja dengan SMK adalah berbasis nilai dasar, menjamin obyektifitas, berkaitan dengan tupoksi jabatannya, mengoptimalkan kompetensi dan prestasi SDM, tidak mengkaitkan langsung hasil penilaian dengan kenaikan gaji personel;
4) Sistem Manajemen Kinerja (smk) adalah:sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawai negeri pada polri (polri + pns) agar selaras dengan visi dan misi organisasi;
5) Pegawai Polri yang bertugas di luar organisasi polri pembinaan kariernya tetap diproses oleh polri, penilaian diberikan oleh rekan dan atasan dimana satker tempatnya bertugas;
6) Evaluasi Kinerja : merupakan aktivitas penilaian kinerja yang bertujuan untuk mengkaji dan mengukur capaian kinerja pegawai pada periode berjalan (per semester)
h. Diskusi kelompok pada jam 19.00 sd 21.00 WIB:
1) Kelompok I membahas :
Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Mabes Polri, kelompok diskusi diberikan arahan dalam rangka latihan pengisian formulir penilaian SMK bagi anggota Polri di lingkungan Mabes Polri;
2) Kelompok II membahas :
Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polda, kelompok diskusi diberikan arahan dalam rangka latihan pengisian formulir penilaian SMK bagi anggota Polri di lingkungan Kewilayahan / Polda;
3) Kelompok III membahas:
Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polres, kelompok diskusi diberikan arahan dalam rangka latihan pengisian formulir penilaian SMK bagi anggota Polri di lingkungan Polres;
4) Kelompok IV membahas :
Penilaian Kinerja untuk jabatan Struktural Tingkat Polsek dan Polsubsektor, kelompok diskusi diberikan arahan dalam rangka latihan pengisian formulir penilaian SMK bagi anggota Polri di lingkungan Polsek dan Polsubsentor;

i. Pembekalan dari Karo Dalpers SSDM Polri (Kombes Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan);
1) Analisa dan evaluasi di bidang ;
a) Pendidikan Pengembangan Umum :
• Masih terdapat calon peserta didik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat(kesehatan, rikmin) pada saat supervisi tingkat Pusat;
• Seleksi sespimti & lemhannas TA. 2011 dilaksanakan terpisah;
• Peserta yang akan mengikuti dik masih memiliki permasalahan yang dilakukan di satuan asal (disiplin).

• Data perkiraan animo tidak valid sehingga rencana penyelenggaraan lekdik tidak tepat
• Tidak dibentuknya pelayanan keluhan dalam kepanitiaan sehingga para peserta tidak memiliki fasilitas untuk menyampaikan keluhan.

• Uji kemampuan komputer tidak memiliki dampak apapun bagi pelaksanaan seleksi karena tidak memiliki bobot uji seleksi sehingga hanya membuang waktudan anggaran.
b) Penyediaan
• Kampanye hanya dilaksanakan saat akan penerimaan/ pendaftaran
• Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi tingkat panpus merupakan salah satu bentuk kegagalan seleksi tingkat panda.
• Masih terdapat calon peserta didik yang dinyatakan tidak meemnuhi syarat khususnya kesehatan pada saat supervisi tk. Pusat (panpus)
• Kekurangan pemenuhan kuota dik merugikan intake anggota polri & anggaran
• Pelibatan pabanrim (polres) dalam giat kampanye tidak maksimal
• Data potensi calon anggota polri berkualitas tidak tertata dengan baik
• Pelibatan sumber daya instansi lain tidak maksimal
c) Seleksi pendidikan umum :
• Pelaksanaan seleksi relatif kurang memenuhi prinsip transparansi.
• Seleksi lemhannas & sespimti berbeda waktu akibatkan pemborosan anggaran & waktu yang terbuang bagi peserta seleksi
• Persyaratan lemhannas & sespimti relatif sama.
• Pengumuman kelulusan bagi peserta yang tidak memenuhi syarat diumumkan secara terbuka namun pada umumnya tidak memberikan penjelasan secara terbuka, tertulis dan rinci kepada setiap peserta tentang sebab-sebab peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
• Ketua panda tidak membuat surat keputusan norma kelulusan sebelum dilaksanakan rapat penentuan & penunjukan peserta didik
• Dibentuknya pelayanan keluhan dalam kepanitiaan sehingga para peserta memiliki fasilitas untuk menyampaikan keluhan
• Peserta pada umumnya tidak memahami mekanisme seleksi dan pedoman penentuan kelulusan dan penunjukan peserta didik sehingga peserta tidak memiliki pengetahuan untuk mengawasi panitia dan prosedur baku penentuan kelulusan seleksi.
• Fungsi pengawasan hanya dilakukan oleh pengemban fungsi pengawasan internal polri sehingga hasil pengawasan tidak terbuka.
d) Seleksi pendidikan pengembangan spesialis :
• Untuk memenuhi jumlah kuota yang telah disediakan diharapkan polda/satker mabes polri dapat memilih peserta yang baik sehingga :
 Dapat memenuhi alokasi kuota dik yg telah ditetapkan;
 Tidak ada lagi yg tidak lulus dik dari segi mental kepribadian;
 Tidak sakit pada saat pendidikan berlangsung.
• Lakukan koordinasi yang baik antara polda/satker dengan baglekdik rodalpers ssdm polri tentang jadwal kegiatan dikbangspes sehingga tdk terjadi lagi :
 peserta yg terlambat hadir sehingga dikembalikan;
 peserta yg dinyatakan tms dari segi umur.
 Ro sdm polda melakukan langkah koordinasi dengan kasatker terkait sehingga dapat menyiapkan personelnya utk dipersiapkan sbg peserta dikbangspes sesuai jadwal dan gelombang yg telah ditetapkan sehingga tidak ada lagi dikbangspes yang tanpa peminat;
 Melakukan langkah analisa dan evaluasi dikbangspes apa saja yg tidak ada peminat dan dikbangspes apa yang paling banyak peminatnya, sehingga alokasi kuota peserta dan anggaran dapat terpenuhi;
• Melakukan analisa dan evaluasi sesuai kebutuhan organisasi polri baik pada kesatuan tk. Polda maupun mabes polri, antara lain :
 Dikbangspes apa saja yang perlu penambahan kuota;
 Dikbangspes apa saja yang perlu pengurangan kuota;
 Jenis dikbangspes apa yg perlu ditambah;
 Dikbangspes apa yang perlu dihilangkan/ditiadakan/ dijadwalkan secara periodik (per 2 th atau lebih).
2) Penundaan sementara penerimaan CPNS / Moratorium (penangguhan sementara untuk meghindari terjadinya krisis)
a) Masih banyak tenaga PHL yang tercecer dan setelah didata kembali ada 6.432 orang dan Polri menduduki posisi ke tiga setelah Deppag dan Dephan;
b) Jumlah PNS lebih dari 26.000 dari keseluruhan anggota polri dan masa berlakunya motaroium dalam rangka penataan kembali anggota CPNS dan keterbatasan anggaran, maka dilakukan penundaan sementara;
c) Pengecualian dalam rekruitmen apabila masih diberikan kesempatan kepada organisasi kebutuhan yang memang diperlukan, jabatan yang bersifat khusus dan kebutuhan mendesak, memiliki ikatan masa dinas;
d) penghitungan kebutuhan PNS pada pemerintah pusat, lankah-langkah Menpan dan Reformasi Birokrasi Polri dengan meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS di lingkungan masing-masing yang diatur dalam peraturan Menpan dan RB No. 75;
e) Penempatan pertama CPNS Polri tidak ditempatkan sesuai dengan Keputusan Kapolri (formasi yang telah ditentukan Menpan dan RB), contoh pada saat lemdikpol menghadapkan CPNS ke Pusdik Reskrim yang seharusnya ditempatkan di Pusdik Pol Air dan Sespimma;

f) Adanya kesenjangan antara pendidikan dengan syarat kompetensi jabatan yang didudukinya (mis match); Terjadinya pengangguran terselubung (under employment) dan Distribution : Tidak profesional

j. Pembulatan Hasil Rakor Bin SDM dan Sosialisasi.
1) Meningkatnya komitmen para pengemban fungsi SDM melalui perubahan mindset dan culturset untuk merevitalisasi pembinaan SDM Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis di tingkat Mabes Polri maupun dikewilayahan.
2) Tercapainya pola penataan sistem manajemen SDM Polri yang menyeluruh dan terpadu pada semua level pembinaan SDM.
3) Teratasinya segala permasalahan yang dihadapi oleh para pengemban fungsi SDM dalam rangka mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan penataan sistem manajemen SDM Polri dari aspek penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran Dinas.
4) Dipahaminya tata cara penyusunan dan penentuan penetapan kinerja spesifik untuk penilaian kinerja pada jabatan struktural pada satuan kerja Mabes, Polda, Polres dan Polsek dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja oleh para pengemban fungsi SDM.
5) Dari keseluruhan kegiatan Rakor Bin SDM TA 2011 dilakukan Pembacaan Komitmen Moral dilanjutkan pendandatangan oleh para Karo SDM Polda, Para Karo dilingkungan SSDM Polri yang berisi :
a) Melaksanakan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (betah) dalam bidang pembinaan SDM (penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran) Polri
b) Melaksanakan semua ketentuan dan aturan yang berlaku serta menolak segala bentuk KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan sumber daya manusia
c) Siap menerima sanksi dalam bentuk apapun apabila melanggar ketentuan, aturan, prinsip betah dan melakukan KKN
k. Pembulatan Hasil Rakor Bin SDM dan Sosialisasi.
Pokok-pokok bahasan yang terkait dalam Penataan Manajemen SDM Polri, antara lain:
1) Mengakselerasi perubahan Mindset dan Cultur Set SDM Polri menuju Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis melalui terobosan kreatif guna memantapkan komitmen anggota polri dan penyiapan regenerasi pimpinan Polri yang terencana dengan baik serta terintegrasi secara sistematis ke dalam Sistem Penataan Manajemen SDM Polri.
2) Evaluasi terhadap hasil Rekruitmen T.A. 2011 serta hasil wasrik bidang pembinaan guna menjamin kualitas (Quality Assurance).
3) Internalisasi nilai-nilai etika dan moral guna memantapkan etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan serta etika kemasyarakatan anggota dalam pelaksanaan tugas pokok polri.

4) Peningkatan pembinaan rohani dan mental, pembinaan jasmani serta pemberian pelayanan hak-hak anggota polri secara menyeluruh dan terpadu.
5) Pemberian reward kepada anggota polri dan pns yang berprestasi atau yang memiliki kinerja baik dalam rangka pencitraan positif institusi polri.
6) Sosialisasi Keputusan Kapolri Nomor : Kep/335/x/2011 sebagai tindak lanjut Inpres No 9 Tahun 2011 tentang pejabat Polri yang kedudukannya sebagai kasatker, bensatker, penyidik dan pejabat tertentu yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada komisi pemberantasan korupsi.
7) Tatacara penilaian kinerja dengan sistem penilaian kinerja serta perumusan dan penyusunan kesepakatan kinerja spesifik pegawai negeri pada polri untuk dijabarkan pada tingkat satuan kerja mabes polri maupun kewilayahan.
8) Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 melalui seleksi penerimaan anggota polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis.
9) Peningkatan pelayanan melalui pemberian konseling psikologi dalam membantu tugas operasional di daerah konflik.
10) Penempatan anggota dan pns polri melalui penilaian kompetensi sebagai upaya terobosan reformatif atas sistem birokrasi polri dalam mewujudkan profil postur sdm yang profesional, bermoral dan modern
11) Penyusunan dan penilaian kompetensi kerja Pegawai Negeri Sipil Polri untuk dapat diberdayakan menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya.
12) Kebijakan Moratorium pegawai negeri sipil serta pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam penyusunan formasi PNS;
13) Langkah-langkah yang harus segera diambil untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan rakor bin SDM sebagai berikut :
a) Inventarisir seluruh permasalahan yang dihadapi organisasi maupun personel dan segera mengambil langkah antisipasi atas dampak setiap kebijakan serta upaya penyelesaiannya.
b) Segera sosialisasikan kembali di polda masing-masing materi-materi yang diperoleh pada rakor ini, agar di peroleh kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan dalam pelaksanaannya.
c) Agar mengefektifkan program-proram yang mengakselarasi pencapaian perubahan mindset dan culture set kehidupan polri.
d) Agar disosialisasikan Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2011 tentang penilaian kinerja bagi pegawai negeri pada polri dengan sistem manajemen kinerja.
e) Dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota polri, agar memperhatikan mekanisme seleksi yang benar sesuai prinsip-prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah)
f) Agar meningkatkan pembinaan dan pemeliharaan kesamaptaan jasmani anggota polri dalam rangka mewujudkan postur fisik yang ideal dan stamina yang prima guna kesiapan dalam menjalankan tugas pokok polri

III. KESIMPULAN DAN SARAN.
7. Kesimpulan.
a. Secara umum penyelenggaraan kegiatan Rapat Kerja Pembinaan SDM Polri dapat terlaksana dengan baik, tertib, dan lancar sesuai dengan alokasi jadwal/waktu yang telah direncanakan. Seluruh komponen panitia penyelenggara telah berfungsi sesuai perannya masing-masing serta terjalin hubungan koordinasi dan kerja sama yang saling mendukung antara penanggung jawab, panitia dan peserta.
b. Para Karopers dan para pejabat pengemban fungsi SDM harus dapat mencari terobosan kreatif (creative breaktrough) dan peningkatan integritas dalam hal pelayanan kepada anggota, sehingga revilaisasi menuju pelayanan prima dapat terlaksana.
c. Meningkatnya komitmen para pengemban fungsi SDM melalui perubahan mindset dan culturset untuk merevitalisasi pembinaan SDM Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis di tingkat Mabes Polri maupun dikewilayahan
d. Perkap 16 tahun 2011 harus segera dilaksanakan di seluruh jajaran karena merupakan reformasi birokrasi Polri tahap II yang akan berimplikasi kepada tunjangan remunerasi yang akan diterimakan
e. Dipahaminya tata cara penyusunan dan penentuan penetapan kinerja spesifik untuk penilaian kinerja pada jabatan struktural pada satuan kerja Mabes, Polda, Polres dan Polsek dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja dan dapat langsung diterapkan di polda
f. Teratasinya segala permasalahan yang dihadapi oleh para pengemban fungsi SDM dalam rangka mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan penataan sistem manajemen SDM Polri dari aspek penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran Dinas serta penguatan koordinasi timbal balik bagi pembinaan fungsi SDM dan pengemban fungsi SDM di satker dan Polda sehingga menjadikan wadah dalam pemecahan masalah di bidang pembinaan SDM

8. Saran
Diharapkan para Pembina Fungsi, pengemban fungsi SDM terkait dan para Karo SDM Polda dapat menindak lanjuti hasil Rapat Kerja Pembinaan SDM ini ke dalam pelaksanaan tugas pada Satkernya masing-masing.

IV. PENUTUP.
Demikian LaporanNotulen hasil pelaksanaan Rapat Kerja Pembinaan SDM Polri ini dibuat dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan dalam menentukan langkah kebijakan lebih lanjut.

KAPOLRI TIMUR PRADOPO

Posted on

MUSEUM POLRI

Posted on

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Berbagi Semangat

Posted on Updated on

alangkah indahnya berbagi