SDM POLRI

RAKOR PRODIKLAT POLRI T.A. 2010

Posted on Updated on

Dalam rangka penyusunan prodiklat polri t.a. 2011 dan ren prodiklat polri t.a. 2012 tanggal 27 September 2010
Penyusunan prodiklat t.a. 2011 ini harus tetap mengacu pada Grand Strategi Polri (2005 – 2025) yang telah digariskan dalam tiga tahapan yakni tahap TRUST BUILDING (2005 -2009), tahap PARTNERSHIP BUILDING (2010 – 2014) dan tahap STRIVE FOR EXCELLENCE (2015 – 2025).
Program pendidikan dan pelatihan yang disusun memuat :
– Jenis Dan Macam Pendidikan Dan Pelatihan Polri
– Jumlah Peserta Didik Dan Latihan
– Lama Pendidikan Dan Pelatihan
– Waktu Pembukaan Serta Penutupan Pendidikan Dan Pelatihan
– Besaran Indeks Operasional Pendidikan Dan Pelatihan
– Indeks Kermalugri Maupun Kermadagri
Prodiklat T.A. 2011 kita tentukan sesuai dengan kompetensi hasil didik yang diinginkan dan sesuai profil sdm polri yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dihadapkan pada tantangan masa depan, dan bagian dari manajemen pembinaan sumber daya manusia polri. Lembaga-lembaga pendidikan polri diharapkan mampu menjabarkan pelaksanaan Prodiklat 2011 dengan bersih dan transparan, sehingga lembaga pendidikan akan menjadi contoh dan pelopor perbaikan kultur polri dimasa yang akan datang.
Kebijakan di bidang pelatihan, memberikan porsi lebih besar kepada kewilayahan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini merupakan wujud kepercayaan pimpinan untuk memberikan kesempatan pelaksanaan pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah berbeda. Pelatihan yang maksimal akan tercapai apabila kewilayahan memahami, mampu dan mau untuk melakukan program ini dengan optimal .
Selain penentuan program pendidikan dan pelatihan T.A. 2011, dalam rakor sekarang ini kita juga menyusun rencana program pendidikan dan latihan T.A. 2012. Pimpinan mengharapkan penyusunan rencana prodiklat t.a. 2012, merupakan kesinambungan dari rogram t.a. 2011, sehingga penyusunan prodiklat setiap tahunnya merupakan lanjutan dari rencana program pendidikan dan pelatihan polri baik untuk jangka pendek, sedang maupun jangka panjang. Selain itu kita berharap dalam penyusunan prodiklat t.a 2011 sekarang ini betul– betul diarahkan pada pencapaian target sesuai renstra tahap kedua, yaitu partnership building.
Beberapa waktu yang lalu telah diresmikan restrukturisasi organisasi polri sesuai kepres 52 tahun 2010, dan beberapa waktu yang akan datang direncanakan akan dilaksanakan pergantian pucuk pimpinan polri, dimana pada prinsipnya pimpinan polri berkomitmen meneruskan kebijakan pimpinan sebelumnya. Salah satu kebijakan pimpinan polri berupa pembenahan pada bidang sumber daya manusia polri yang diarahkan pada sistim pendidikan polri yang menciptakan personel polri yang profesional, bermoral dan modern. Dengan demikian pelaksanaan rakor prodiklat T.A 2010 dalam rangka penyusunan prodiklat polri t.a. 2011 dan penyusunan ren prodiklat polri t.a 2012 dapatnya mengacu pada grand strategi polri .

Waktu : 27 s.d 29 september 2010
Tempat : hotel green hill resort jl. Raya ciherang, cipanas
Dibuka oleh : de sdm kapolri
Pimp sidang : karo bangpers polri
Pelaksana : robangpers polri (kepanitiaan) 60 org
Peserta :
1. Staf lemdik / lemdikti (sespim, ptik, akpol, selapa, secapa, sepolwan dan sebasa)
2. Para karo pers polda
3. Kabag platina ro kerma opslat
4. Para kapusdik dan kapuslat
5. Pembina fungsi
6. Para kabag bindiklat ropers polda

SEKILAS PELATIHAN KANIT DAN PANIT RESKRIM POLDA, POLRES DAN POLSEK

Posted on

Selamat datang kepada para Kanit / Panit Reskrim Polda, polres dan polsek dari seluruh indonesia di WISMA kinasih bogor.
Para kanit / panit reskrim polda, polres dan polsek merupakan first line supervisor yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga performance yang diharapkan akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat kepada polri. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dengan dilandasi komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan integritas moral mulia. Materi yang diberikan tidak hanya tehnis dan taktis penyidikan, tetapi juga pelatihan ESQ sebagai pondasi untuk merubah mind set dan culture set sehingga dapat membentuk karakter dan jati diri sebagai insan tribrata dan catur prasetya. Dinamika lingkungan strategis dengan globalisasi telah melahirkan tata nilai baru dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan clean governance sebagai Amanah UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Beberapa hal yang melatar belakangi dilaksanakannya pelatihan ini antara lain:
1. Hasil anev pelayanan polri menunjukkan bahwa 70% komplain masyarakat terjadi pada fungsi reskrim antara lain :
2. Masih adanya rekayasa kasus;
3. Keberpihakan terhadap salah satu pihak yang berperkara;
4. Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan dalam proses penyidikan;
5. Masih adanya intervensi atasan maupun pihak – pihak lain yang mempunyai pengaruh;
6. Adanya mafia hukum.

Pembahasan ruu kuhap yang akan mendudukkan polri sebagai bawahan (help magistrat) jaksa serta adanya hakim komisaris. Diberlakukannya Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan seluruh badan publik untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
Semakin banyaknya lembaga – lembaga yang mengawasi kinerja polri antara lain:
1. DPR RI melalui Komisi III;
2. BPK;
3. Komisi ombudsman;
4. Komnas HAM;
5. Kompolnas;
6. Satgas mafia hukum;
7. Berbagai lsm seperti ICW dan IPW.

Kemerdekaan pers yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kebebasan media massa melakukan pemberitaan sehingga seringkali menampilkan tayangan yang vulgar untuk membentuk opini publik. Beberapa waktu belakangan ini, polri menjadi sorotan pemberitaan pers khususnya terkait dengan pemberitaan negatif (bagi pers bad news is a good news) yang merugikan pencitraan polri.
Menyikapi berbagai hal di atas, maka tidak ada pilihan lain, kita harus berubah dan kunci utama untuk perubahan adalah dimulai dari diri sendiri, Pujangga Besar LEO TOLSTOI mengatakan : “every one thinks of changing the world but not thinks of changing him self” (semua orang berfikir untuk mengubah dunia, tetapi tak satupun orang berfikir untuk mengubah dirinya sendiri). Perubahan dilakukan melalui proses :
 Internalisasi tata nilai;
 Kepatuhan terhadap norma dan etika, dengan menampilkan keteladaan;
 Penanaman karakter, jatidiri dan integritas untuk menghasilkan intensitas kinerja yang maksimal;
 Peningkatan profesionalitas yang dilandasi dengan moralitas dan mentalitas yang teruji.
 Proses pembenahan polri telah dilaksanakan sejak tahun 1999 dengan reformasi polri dengan tiga pilar perubahan di bidang struktural, instrumental dan kultural.

Polri juga menggelar program – program akselerasi transformasi polri (keberlanjutan program, peningkatan kualitas kinerja dan komitmen organisasi), sejalan dengan grand strategi polri 2005 -2025 yang dibagi dalam tiga tahap dimana saat ini telah memasuki RENSTRA II Partnership Building. Grand strategi polri sebagai arah pedoman perjalanan polri ke depan mutlak harus dipahami oleh seluruh anggota polri.
Polri sudah bekerja keras dan melakukan langkah – langkah nyata untuk mewujudkan trust selama RENSTRA I, namun harus mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaiannya apakah saat ini polri sudah mendapatkan trust ataukah distrust. Keberhasilan mendapatkan public trust tentunya akan banyak dipengaruhi performance kinerja polri di lapangan yang dilakukan oleh anggota – anggota yang langsung berhadapan dengan masyarakat.
Untuk mempercepat proses perubahan kultur dan sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional, polri juga telah menggelar program reformasi birokrasi polri yang meliputi 5 aspek yaitu :
1. Evaluasi kinerja organisasi dan profil polri 2025;
2. Program quick wins; Quick response bidang samapta polri; Transparansi pelayanan sim, stnk dan bpkb; Transparansi penyidikan; Transparansi dalam rekrutmen anggota polri.
3. Restrukturisasi organisasi dan tata laksana;
4. Manajemen sdm dan remunersi;
5. Manajemen perubahan dan transformasi budaya polri.
Masalah penyidikan menjadi prioritas pembenahan, karena :
 Menyangkut pemenuhan rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat;
 Berkaitan dengan pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia;
 Masih ditemukan banyak kelemahan baik pada aspek profesionalitas, kualitas dan mentalitas pengemban fungsi penyidikan;
 Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas penegakan hukum;
 Tingginya dinamika perubahan dalam masyarakat;
 Adanya upaya mengkerdilkan kewenangan polri dalam penyidikan, contoh :
 UU Perpajakan;
 UU Imigrasi;
 UU Kepabeanan;
 RUU Kuhap;
 RUU TPPU;
 Dan lain – lain.

KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM “JUSTICE FOR ALL” (KEADILAN UNTUK SEMUA);
Untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam sistem peradilan pidana, telah ditandatangani pembentukan forum konsultasi mahkumjakpol.Dalam pembukaan rapat konsultasi dan sinkronisasi Penegak Hukum (mahkumjakpol) tanggal 4 Mei 2010 di istana negara, Presiden RI menyampaikan 7 (tujuh) isu utama dibidang penegakan hukum yaitu :
instruksi presiden ri no 5 tahun 2004 tentang percepatan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
pemberantasan mafia dan kolusi dalam penegakan hukum, dimana akhir – akhir ini polri dihadapkan pada isu – isu negatif yang sangat merugikan institusi polri;
adanya hukuman yang tidak tepat, ada yang terlalu berat dan ada yang terlalu ringan;
pemenuhan keadilan bagi si korban;
campur tangan politik dalam masalah hukum;
persoalan pemasyarakatan dan re-integrasi sosial bagi mereka yang telah menjalani hukuman agar dapat memiliki masa depan yang baru;
masalah pencegahan dan penangkalan tindak kejahatan;

Upaya pembenahan fungsi reskrim polri telah dilakukan dengan menggelar beberapa langkah kebijakan antara lain :
 Menyelengarakan rakernis reserse pada tanggal 5 april 2010 di hotel mercure ancol dihadiri oleh para dir reskrim polda dan para kasat reskrim polri untuk dalam rangka melakukan analisa dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi serta merumuskan solusinya;
 Meningkatkan strata pendidikan penyidik / penyidik pembantu minimal strata i (sh), bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri / swasta maupun universitas terbuka karena saat ini hanya 20 % penyidik atau penyidik pembantu yang telah berpendidikan strata i, sebagai antisipasi penyusunan ruu kuhap serta perubahan pp. No 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kuhap yang mempersyaratkan penyidik minimal strata i (sh);
 Pemenuhan syarat kepangkatan perwira bagi penyidik dan program alih golongan bagi bintara polri yang berkualitas menjadi perwira;
 Peningkatan strata pendidikan penyidik menjadi s1 (sarjana hukum) melalui kerjasama dengan universitas negeri dan universitas swasta;
 Penyusunan blue print reserse polri sebagai upaya penataan dan pengembangan organisasi reserse polri agar dapat menjalankan fungsinya secara profesional;
 Program “keroyok reserse” untuk pembenahan reserse secara komprehensif baik dalam bidang pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penyidikan;
 Penataran seluruh kanit dan panit reskrim seluruh indonesia (7.579 orang) secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan profesi, dan penguatan; moral serta etika profesi penyidik. Dari data yang ada, 80 % personel yang mengemban fungsi reserse belum mengikuti pendidikan kejuruan reserse;
 Pembentukan lembaga pengawas penyidik di tingkat mabes polri – polda – polres maupun polsek agar seluruh proses penyidikan sesuai dengan ketentuan sejak awal sampai selesainya penyidikan perkara;
 Penerbitan perkap tentang penerapan ham dalam pelaksanaan tugas polri untuk dijadikan pedoman anggota polri dalam implementasi penghormatan ham;
 Mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan tugas kepolisian khususnya penyidikan dengan membentuk ppid dari tingkat mabes polri sampai dengan polres untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Divhumas polri juga telah menyediakan informasi melalui sarana portal, twitter, facebook dan email sebagai wujud komitmen dan keseriusan polri dalam melaksanakan amanah uu no 14 tahun 2008;
 Membangun balai pelayanan keluhan masyarakat untuk menampung berbagai kritik, saran dan keluhan atas pelayanan polri khususnya dalam bidang penyidikan perkara, sehingga dapat segera ditindaklanjuti;
 Pembenahan sistem penerimaan laporan polisi pada spk yang didalamnya melekat petugas reserse (penyidik) untuk menerima laporan masyarakat dan segera ditindaklanjuti dengan langkah – langkah penyidikan;

Pelatihan sebagaimana dilaksanakan saat ini, nantinya akan diikuti oleh 7.579 orang kanit dan panit reskrim secara bertahap menunjukkan keseriusan polri dalam melakukan pembaharuan dan perubahan pola pikir (mind set) sehingga dapat meminimalisir bahkan menghilangkan penyimpangan.
Perlu disadari bahwa profesi penyidik merupakan profesi yang mulia yang memerlukan ketajaman pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) serta perilaku (attitude) terpuji agar dapat memenuhi unsur keadilan, seperti dikatakan oleh bapak presiden ri pada acara rapat koordinasi penegakan hukum yang lalu, “bahwa keadilan tidak cukup dengan pikiran tetapi juga dengan hati, jangan sampai meringankan hukuman seseorang dengan disogok, dan perhatian kita kepada kelompok marginal, anak – anak, lanjut usia, kaum miskin, pemerintah harus menetapkan kebijakan keadilan untuk semua (justice for all)“

Beberapa penekanan untuk dipedomani oleh seluruh peserta pelatihan sekalian yaitu :
1. Tingkatkan profesionalisme yang dilandasi oleh integritas moral dan komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan masyarakat dengan menjadi pribadi yang memiliki karakter dan integritas yang dilandasi oleh nilai – nilai tribrata dan catur prasetya.
2. Jauhkan diri kita dari berbagai perilaku menyimpang yang akan merugikan dan menenggelamkan berbagai prestasi dan keberhasilan yang telah kita raih;
3. Bangkitkan cipta, karsa, karya dan rasa kita sehingga jati diri kita sebagai insan bhayangkara tidak akan pernah “redup, pudar & hilang”;
4. Tingkatkan soliditas dan komitmen terhadap organisasi organisasi polri dengan memuliakan profesi polri untuk mencapai visi dan paradigma polri dalam kerangka mewujudkan justice for all.
5. Jaga kepercayaan masyarakat yang sudah kita bangun selama renstra i sebagai modal untuk membangun kemitraan dengan seluruh stake holder guna mewujudkan pelayanan prima;
6. Ikuti pelatihan ini dengan sebaik – baiknya dan jadikan pelatihan sebagai ”trigger” untuk melakukan perubahan dengan senantiasa menjunjung tinggi kode etik penyidik yang menegakkan hukum secara proporsional dan profesional;
7. Manfaatkan pelatihan ini sebagai tempat untuk ”sharing akademis” tentang permasalahan yang dihadapi dilapangan sehingga ada solusi yang harus dipedomani.
8. Terus pertahankan dan tingkatkan prestasi yang telah diukir, jangan pernah puas dalam memberikan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa dan negara demi kejayaan institusi polri.
Demikian kurang lebih pointer pimpinan terkait adanya pelatihan Kanit Panit Reskrim .

Semoga bermanfaat ….

PELAKSANAAN DIKBANGSPES INSPEKTUR/PNS GOL. III PERSONEL T.A 2010

Posted on Updated on

pusdikmin bandung
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri yang profesional di dalam pelaksanaan tugas, Dikbangspes Inspektur/PNS Golongan III Personel merupakan salah satu alternatif guna tercapainya profesional kinerja seorang anggota Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri dalam pelaksanaan tugas yang diembannya. Anggota Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang sangat mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Sosok anggota Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri yang mampu memainkan peranan tersebut dengan disertai kompetensi, dedikasi serta sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan, bermoral, profesional, modern serta tegas dan humanis dalam pengabdian pada negara serta pelayanan terhadap masyarakat.

Peserta :
1) AKP EDY OMSYAH SIREGAR
2) AKP ELLYA DEWI, SKM
3) SUSANTI SAMANIAH, S.Pd
4) IPDA YENARITA
5) IPTU NURHAFIDAH, S.Sos
6) AKP DANUR LIEANTARA SIK
7) RITA SAHARA SUPRIYADI, S.Kom
8) IPTU Hj. PARIASTUTIK
9) TISSA TRISANTI, SE
10) SANDRA L. DARIS, S.Kom
11) AKP NURMAN SURACHMAN SIK
12) IPYU SANDRA SISKA
13) DEBBY YULIANA ROMPAS, S.Pd
14) IPTU TUTI TIMOR PURWANTI, S.Sos
15) IPTU RASWIDIATI ANGGRAINI
16) IPTU RITA MALASANTI
17) IPTU GUSTU SUBANDRA, SH
18) IPTU BONDAN TURTUNO, SE
19) IPDAHENDRO SUTRISNO, SE
20) IPDA ANDIKA URRASYIDIN, SH
21) AKP WIYONO EKO PRASETYO SIK
22) AKP ELIADI
23) AKP LA JUNA. S.Sos
24) IPDA KERIS AJI WIBISONO
25) IPDA ENDRO PRASETYO HANDOKO , SH

DARI DEPAN IPDA KERIS AJI WIBISONO , IPTU SANDRA SISKA , IPDA SUSANTI SAMANIAH, S.Pd , AKP WIYONO EKO PRASETYO SIK, AKP NURMAN SURACHMAN SIK IPDA ENDRO PRASETYO HANDOKO , SH, IPTU RASWIDIATI ANGGRAINI DAN IPTU RITA MALASANTI
Berkaitan dengan itu maka Dikbangspes Inspektur/PNS Golongan III Personel merupakan salah satu langkah untuk menuju profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, khususnya bidang personel yang memiliki pengetahuan dan keterampilan manajemen tingkat pertama dalam pengelolaan administrasi personel di lingkungan Polri guna mendukung pelaksanaan tugas, yang mana kita ketahui bahwa keberhasilan organisasi Polri secara keseluruhan dalam mencapai tujuan salah satunya ditunjang oleh disiplin dan dedikasi yang tinggi di dalam melaksanakan tugas dari tiap-tiap individu anggota Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri. Untuk dapat membentuk sosok anggota baik Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri seperti tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Dikbangspes yang salah satunya adalah Dikbangspes Inspektur/PNS Golongan III Personel.

Tugas yang dilaksanakan selama mengikuti Dikbangspes Inspektur/PNS Golongan III Personel gelombang II Tahun Ajaran 2010, meliputi :

a. Upacara Pembukaan Pendidikan.
Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 pukul 08.00 WIB seluruh siswa Dikbangspes gelombang II Tahun Ajaran 2010 mengikuti Upacara Pembukaan Pendidikan di Lapangan Upacara Pusdikmin Lemdiklat Polri dengan Irup Kapusdikmin Lemdiklat Polri Komisaris Besar Polisi Drs. V. E. Simanjuntak dan dilanjutkan dengan Jam Pimpinan, penjelasan pola kurikulum dan evaluasi penilaian yang disampaikan oleh Kabagjarlat Pusdikmin Lemdiklat Polri AKBP Hj. Ninin Maryani, penjelasan Perdupsis yang disampaikan oleh Kakorsis Pusdikmin Lemdiklat Polri Kompol Drs.Kasman H.

b. Waktu PBM dan Pola Pengasuhan
1) Bangun pagi pukul 04.30 WIB
2) Latihan Kesjas pukul 05.00 s/d 05.45 WIB
3) Binrohtal pukul 05.00 s/d 05.45
4) Makan pagi pukul 06.30 WIB
5) Apel pagi pukul 07.00 WIB
6) Jadual PBM pukul 07.30 s/d 20.30 WIB
7) Makan siang pukul 13.00 WIB
8) Makan malam pukul 18.30 WIB
9) Apel malam pukul 21.00 WIB

BELAJAR BELAJAR DAN BELAJAR

c. Menerima materi pelajaran yang meliputi Pelajaran Pokok, Pelajaran Tambahan dan Pembulatan Pendidikan :
1) Pelajaran Pokok :
a) Manajemen Bin SDM Polri, yang disampaikan oleh Gadik dari Pusdikmin Lemdiklat Polri AKBP Dra. Atih N. Purwati & Tim dengan alokasi waktu 10 JP.
b) Manajemen Bin SDM PNS Polri, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri AKP Grace K.D. Rahakbau, S.IK & Tim dengan alokasi waktu 6 JP.
c) Sistem Rekruitmen, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri Kompol Hanjaya Fatah, S.Pd & Tim dengan alokasi waktu 22 JP.
d) Katma & Laks Dinas Polisi, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri AKP Etie Mulyati, S.IK & Tim dengan alokasi waktu 8 JP.
e) Sis Bang Diklat, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri Kompol Hanjaya Fatah, S.Pd & Tim dengan alokasi waktu 8 JP.
f) Penugasan, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri AKP Etie Mulyati, S.IK & Tim dengan alokasi waktu 16 JP.
g) Kepangkatan, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri AKP Etie Mulyati, S.IK & Tim dengan alokasi waktu 18 JP.
h) Bin Moril, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri AKBP Drs. Hasanuddin & Tim dengan alokasi waktu 16 JP.
i) Penghasilan Pegawai Negeri pada Polri, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri AKBP Imam Eddy Santoso, B.Sc & Tim dengan alokasi waktu 6 JP.
j) Administrasi UKG, Asabri dan TWP, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri AKP Etie Mulyati, S.IK & Tim dengan alokasi waktu 12 JP.
k) Binjas & Yankes, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri Kompol Hanjaya Fatah, S.Pd & Tim dengan alokasi waktu 6 JP.
l) Bin Disiplin Pegawai Negeri pada Polri, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri Penata Tk I Drs. Ahdiat & Tim dengan alokasi waktu 6 JP.
m) Sahlur, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri AKBP Drs. Hasanuddin & Tim dengan alokasi waktu 16 JP.
n) Pengelolaan DPP, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri AKP Etie Mulyati, S.IK & Tim dengan alokasi waktu 6 JP.
o) Lap Kuat Pegawai Polri, yang disampaikan oleh Gadik Pusdikmin Lemdiklat Polri AKP Etie Mulyati, S.IK & Tim dengan alokasi waktu 8 JP.
2) Pelajaran Tambahan :
a) Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) yang disampaikan oleh Kapoliklinik dari Pusdikmin Lemdiklat Polri Penata dr. Susilowati dengan alokasi waktu pengajaran 2 JP.
b) Pelaksanaan Pree Test dan Post Test yang disampaikan oleh Gadik dari Pusdikmin Lemdiklat Polri AKP Grace K.D. Rahakbau, S.IK dengan alokasi waktu 2 JP.
3) Pembulatan Pendidikan merupakan aplikasi dari teori yang diterima di kelas yang dipraktekan di lapangan berupa latnis yang disampaikan oleh Kabagjarlat Pusdikmin Lemdiklat Polri AKBP Hj. NININ MARYANI & Tim dengan alokasi waktu 20 JP.

d. Menerima ceramah pembekalan.
Ceramah pembekalan dari pembina fungsi yang disampaikan oleh Kapusdikmin Lemdiklat Polri Komisaris Besar Polisi Drs. V. E. Simanjuntak.

e. Penutupan pendidikan.
Pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 dilaksanakan upacara penutupan pendidikan siswa Dikbangspes gelombang II T.A. 2010 bertempat di Lapangan Upacara Pusdikmin Lemdiklat Polri dengan Irup Kapusdikmin Lemdiklat Polri Komisaris Besar Polisi Drs. V. E. Simanjuntak, yang diikuti oleh seluruh siswa, para Pembina dan Bhayangkari Pusdikmin Lemdiklat Polri.

SUASANA BELAJAR MENGAJAR
HASIL YANG DICAPAI
Adapun hasil yang dicapai setelah mengikuti Dikbangspes Inspektur/PNS Golongan III Personel gelombang II Tahun Ajaran 2010 ini antara lain meningkatkan tentang berbagai disiplin ilmu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan manajemen tingkat pertama dalam pengelolaan administrasi personel di lingkungan Polri guna mendukung pelaksanaan tugas, dengan kompetensi :
a. Mamahami prinsip-prinsip pengelolaan personel pada umumnya dan pengelolaan personel di lingkungan Polri.
b. Membantu Kasatker dalam menyelenggarakan pengurusan personel di lingkungan Satker.
c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang tata cara administrasi personalia yang berlaku di lingkungan Polri.
d. Memiliki kemampuan manajerial bidang pembinaan sumber daya manusia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi selama mengikuti Dikbangspes Inspektur/ PNS Golongan III Personel gelombang II Tahun Ajaran 2010 ini, antara lain :
a. Aspek Gadik :
Gadik / Instruktur kurang menguasai materi.

b. Aspek Personel.
Dari 25 personel yang ikut dalam dikbang ini , 22 personel dinas di fungsi personel dan 3 personel yang lainnya diluar personel ( lantas, binkum dan reskrim ).

c. Aspek Sarana dan Prasarana.
Bahwa kurang memadai sehingga sedikit mengganggu kegiatan belajar mengajar, diantaranya ruangan kelas yang panas, kursi yang keras dan meja kelas yang dalam kondisi lama.

d. Alokasi waktu
Jam pelajaran yang singkat sementara materi pelajaran yang begitu padat.

e. Aspek Hanjar .

Kurangnya referensi bahan hanjar

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.
Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, namun kami dapat menyelesaikan Dikbangspes Inspektur/PNS Golongan III Personel ini dengan baik, namun perlu adanya perubahan dan peningkatan di aspek-aspek tersebut
Saran.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam mengikuti Dikbangspes Inspektur/PNS Golongan III Personel, maka perlu penambahan alokasi waktu (lama) pendidikan, gadik yang profesional untuk hasil yang maksimal, dan perbaikan dibidang sarana dan prasarana dikelas.

Ada yang mau ikutan ?

Ayok Sekolah

PELATIHAN KANIT/PANIT RESKRIM DI WISMA KINASIH

Posted on Updated on

korps reserse

FUNGSI RESERSE KRIMINAL sebagai pengemban tugas pokok penegakan hukum diperlukan anggota yang berkompeten dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk memelihara kemampuan yang dimiliki seiring dengan perkembangan paradigma Polri dan tuntutan masyarakat diperlukan pelatihan secara mendasar kepada para kanit dan Panit reskrim se Indonesia dengan harapan sebagai first line supervisor yang langsung bersentuhan dengan para brigadier dapat mengarahkan dan mengawasi secara langsung pelaksaaan tugas reskrim sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Bahwa hasil evaluasi pelayanan reskrim selama ini diperoleh hasil sebagai berikut :
a. Pelayanan oleh reskrim kurang memenuhi harapan masyarakat, dimana masih 70 % complain masyarakat ditujukan kepada reserse
b. Masih terjadi rekayasa kasus, salah tangkap , tidak netral dalam menangani kasus yang menunjukkan kurang profesionalnya reskrim.

c. Masih banyak keluhan masyarakat terhadap perilaku anggota reskrim.

TUJUAN PELATIHAN
Untuk menumbuh-kembangkan komitmen dan integritas moral serta sikap prilaku. Para Kanit/panit Reskrim ditingkat Polda,Polres dan Polsek dalam melaksanakan tugasnya dibidang penyelidikan dan penyidikan, sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat dan penegak hukum yang profesional, bermoral, mandiri dan akuntabel serta dipercaya masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya.

PESERTA
Kanit/Panit reskrim se Indonesia dengan jumlah : 7.579 orang

TEMPAT
Pelatihan dilaksanakan di Hotel Kinasih, Jalan Raya Sukabumi.

PELAKSANAAN
10 MEI – 07 AGUSTUS 2010

PROFIL DAN KOMPETENSI
a. Profil
Perwira Polri yg memiliki komitmen, integritas, dan sikap prilaku yang profesional, bermoral dan modern serta dipercaya masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya dengan kemampuan menejerial dibidang penyelidikan dan penyidikan (fungsi reskrim).

b. Kompetensi
1. Profesional dibidang penyelidikan dan penyidikan
2. Mampu mengelola tugas anggotanya (memahami fungsi manajemen), termasuk wasdal penyidikan
3. Memahami dan mepedomani kuhap dan perkembangannya dalam melaksanakan penyidikan
4. Memahami dan melaksanakan tindakan kepolisian sesuai dengan perkap no 1 tahun 2009
5. Memahami kode etik penyidik
6. Memahami undang-undang keterbukaan informasi public
7. Memahami undang-undang perlindungan saksi dan korban
8. Memiliki komitmen dan integritas moral yang dicerminkan dalam sikap dan prilakunya

PEMBICARA DAN MATERI PELATIHAN
Pembicara memberikan materi pelatihan pada setiap gelombang dengan tema sebagai berikut :
Pembicara Tamu :
1. Komisi III dengan tema : Mensikapi Kinerja Polri saat ini, khususnya di bidang Reskrim.
2. Kompolnas dengan tema : Evaluasi Kinerja Polri saat ini
3. Kontras dengan Tema : HAM dan Pelaksanaan Tugas Polri
4. ESQ

Pembicara /Pelatih Internal Polri :
1. Biro Psikologi Polri : Psikologi Kriminal dan Pemeriksaan
2. Pus Profesi Polri : Kode Etik Penyidik Polri
3. Bareskrim Polri : Manajemen Penyidikan
4. Divbinkum Polri : KUHAP dan perkembangannya dalam penyidikan .
5. Bareskrim Polri : Undang-undang No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Div Humas Polri : Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public .
7. Tim Master Trainner : Perkap 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.

Selamat berlatih !!!